Kemenkes Dorong Pemerintah Daerah Lebih Cermat Mengatur Sasaran Vaksinasi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya pengaturan lebih cermat pada proses penetapan sasaran vaksinasi. 

Sejauh ini, Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi menyebutkan, jumlah vaksin yang diterima dari produsen baru mencapai 35 persen dari kebutuhan rakyat Indonesia. 

Ia menjelaskan, ada beberapa pertimbangan dalam pendistribusian vaksin. 

Pertama adalah jumlah penduduk.

Kedua kedua adalah tingkat laju penularan yang terjadi.

Ketiga, kontribusi kasus positif.

Keempat adalah varian atau mutasi virus di daerah tersebut. 

"Kemarin kita tahu Kudus ada peningkatan kasus, itu sempat kita berikan alokasi vaksin lebih dibanding daerah lain," ungkapnya pada Dialog Produktif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (31/8/2021).

Di sisi lain, Nadia menyebut jika pertimbangan ini termasuk pada peningkatan kasus di bulan Juli yaitu di daerah Jawa dan Bali.

Sehingga mendapatkan proporsi vaksin sebanyak 60 persen dibandingkan daerah lain.

Nadia pun menyebutkan jika jumlah vaksin yang diterima dari produsen baru mencapai 35 persen dari kebutuhan rakyat Indonesia. 

Namun pemerintah kata Nadia akan terus meningkatkan vaksinasi sesuai ketersedian vaksin. Setiap daerah akan terus melakukan upaya pengaturan lebih cermat. 

"Kita tahu bahwa distribusi vaksin setiap minggu ke dinas kesehatan provinsi dan TNI dan Polri. Ada tiga jalur proses vaksinasi. Diharapkan ketiga jalur dilakukan koordinasi melalui forum bagaimana pembagian sasaran termasuk prioritas penetapan sasaran vaksinasi," tegasnya.

Diharapkan dengan adanya koordinasi ini, masyarakat tahu persis kapan jadwal vaksinasi.

Serta mendapatkan vaksinasi secara lengkap yaitu dosis pertama dan kedua.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes RI Sebut Vaksin Baru Diterima dari Produsen Sebanyak 35 Persen