Breaking News:

Berita Purbalingga

Jabatan Kepala Bakeuda Purbalingga Kosong, Bupati Tiwi Tunjuk Pelaksana Tugas

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga, Drs Subeno telah memasuki purna tugas per 1 September 2021 kemarin

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: muslimah
Humas Pemkab Purbalingga
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat menunjuk pelaksana tugas (Plt), Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga, Siswanto SPt MSi. Kamis (2/9/2021) di Ruang Kerja Bupati. 

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga, Drs Subeno telah memasuki purna tugas per 1 September 2021 kemarin. 

Oleh karenanya guna mengisi sementara kekosongan jabatan Kepala Bakeuda tersebut, Bupati tunjuk pelaksana tugas (Plt), Kamis (2/9/2021) di Ruang Kerja Bupati.

Pejabat yang ditunjuk yakni Siswanto SPt MSi.

Jabatannya saat ini juga sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

Sehingga siswanto juga merangkap sebagai Plt Kepala Bakeuda. 

"Agar kegiatan-kegiatan di Bakeuda agar bisa berjalan dengan baik dan lancar, perlu ditunjuk pelaksana tugas Kepala Bakeuda," kata Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi kepada Tribunbanyumas.com, dalam rilis. 

Penunjukan ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada Siswanto SPt MSi. 

SK tersebut berlaku mulai 1 September sampai 30 November 2021 atau sampai dengan ditetapkan pejabat definitif atau pelaksana tugas lainnya.

Kepada Plt Kepala Bakeuda, Bupati berpesan untuk segera menindaklanjuti PR yang ada, yakni menyusun APBD Tahun 2022.  

"Target kita ini paling tidak KUA (Kebijakan Umum APBD 2022) bulan September ini sudah diserahkan, dan November APBD 2022 sudah ditetapkan," ungkapnya. 

Ia menambahkan, bulan Oktober juga diperkirakan sudah mendapatkan gambaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat sebagai bahan perhitungan postur APBD 2022. 

Bupati juga berpesan, dalam penyusunan APBD 2022 tersebut, Bappelitbangda sekaligus Bakeuda harus berpikir keras, karena ada alokasi anggaran baru untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan CPNS.

"Sementara informasi yang didapatkan, kita tidak diimbangi dengan penambahan DAU.

Jadi kalau memang anggaran terbatas, maka harus ada skala prioritas. 

Jadi mulai dihitung, TAPD perlu rapat intensif sebelum paparan ke saya," katanya. (Tribunbanyumas/jti) 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved