Breaking News:

Berita Jakarta

BERITA LENGKAP: Isu Amandemen UUD 1945 Dikaitkan Perpanjangan Masa Presiden, INi Tanggapan Jokowi

Tepat sepekan pascapertemuan dengan partai koalisi pendukung pemerintah, Presiden Joko Widodo kembali melakukan pertemuan, Rabu (1/9).

Screenshot YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Tepat sepekan pascapertemuan dengan partai koalisi pendukung pemerintah, Presiden Joko Widodo kembali melakukan pertemuan, Rabu (1/9).

Kali ini pertemuan dilakukan dengan partai koalisi pendukung pemerintah non parlemen.

Pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta itu dihadiri oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) hanya menghadirkan sekretaris jenderal, karena ketua umumnya berhalangan hadir.

Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor menyebut pembicaraan mengenai wacana masa jabatan tiga periode dan amandemen terbatas sempat disinggung. Namun hanya secara candaan dan bukannya serius.

Jokowi melontarkan candaan bahwa tiga periode tak bisa terjadi karena dirinya bukanlah ketua umum partai politik. Di samping sudah adanya sejumlah tokoh dari masing-masing partai yang berniat maju di Pilpres 2024.

"Presiden bilang bagaimana saya bisa dan mau tiga periode, saya kan bukan ketum parpol. Apalagi sekarang parpol-parpol sudah memiliki tokoh dan kader yang sudah pasang baliho besar-besar. Bisa kena marah saya," kata Ferry Noor, ketika dihubungi, Kamis (2/9).

"Iya, ada PDIP mbak Puan, ada Golkar pak Airlangga, ada PKB pak Muhaimin dan ada mas Giring dari PSI," imbuh Ferry menirukan Jokowi, yang kemudian kala itu diiringi gelak tawa para ketum dan sekjen.

Pembicaraan itu dikatakan Ferry hanyalah bagian dari candaan atau 'guyon' pascapembicaraan inti. Adapun inti pertemuan Jokowi dan partai koalisi non parlemen itu membahas tiga hal, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, perekonomian saat pandemi, hingga perpindahan ibukota negara.

Lantas, Ferry menyampaikan pesan dari ketua umumnya Yusril Ihza Mahendra yang berhalangan hadir, bahwa PBB siap membantu pemerintah atau pemerintah jika memang akan dilaksanakan amandemen terbatas UUD 1945. Akan tetapi Jokowi menolak tegas perihal amandemen terbatas yang mengarah kepada perpanjangan masa jabatan presiden ataupun masa jabatan menjadi tiga periode.

Sikap Parpol Koalisi Non Parlemen

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved