Breaking News:

Berita Jakarta

BERITA LENGKAP: Isu Amandemen UUD 1945 Dikaitkan Perpanjangan Masa Presiden, INi Tanggapan Jokowi

Tepat sepekan pascapertemuan dengan partai koalisi pendukung pemerintah, Presiden Joko Widodo kembali melakukan pertemuan, Rabu (1/9).

Screenshot YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi. 

Parpol koalisi non parlemen yang hadir memenuhi undangan Jokowi, Rabu (1/9) memiliki pandangan berbeda mengenai wacana amandemen terbatas UUD 1945 yang diungkap oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI jelang peringatan HUT RI ke-76, Senin (16/8).

Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor mengatakan partainya menyetujui wacana amandemen terbatas untuk diwujudkan nantinya. Dia beralasan pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 perlu dilakukan evaluasi, mengingat sudah 23 tahun tak ada perubahan.

"PBB sendiri karena tidak ada di pusat, maka setuju jika ada amandemen terbatas dan Undang-Undang produk reformasi yang sudah hampir 23 tahun ini (memang) ada pasal-pasal yang perlu dievaluasi," kata Ferry.

Hanya saja, persetujuan PBB lebih kepada perlunya pencantuman Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) lewat amendemen UUD 1945. 

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan pihaknya tak berbelit-belit dan sudah bulat mendukung keputusan Presiden Jokowi yang menolak wacana tersebut. Perindo disebut Ahmad sangat mendukung keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Perindo sangat mendukung sikap presiden," kata Ahmad.

Jokowi Dinilai Gunakan Kalimat Bersayap

Direktur Pusat Studi Komunikasi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan penyataan Presiden Jokowi soal wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden kerap bersayap alias tak ada kalimat penolakan yang pasti dan tegas.

Feri merujuk pernyataan Jokowi yang menyerahkan permasalahan konstitusi kepada MPR dan hanya akan mematuhi konstitusi. Dengan demikian ketika amandemen terlaksana, bukan tak mungkin Jokowi berubah pandangan dan menerima amanah konstitusi baru yang memperpanjang jabatan presiden.

"Di titik tertentu bahasa pak Jokowi sangat bersayap. Karena pak Jokowi masih mengatakan memang tidak menginginkan maju untuk ketiga kali menjadi presiden, tetapi menggunakan kalimat yang akhirnya dengan kata bahwa hak konstitusi hanya menginginkan atau mengamanahkan dua periode. Artinya kalau diamanahkan tiga periode bisa saja presiden berkata berbeda," ucap Feri, ketika dihubungi.

Menurutnya, dalam situasi ini presiden harus mampu memberikan ketegasan dan kejelasan. Jika tegas, dia menilai seharusnya Jokowi mampu menutup polemik perpanjangan masa jabatan dengan ajakan tidak mengubah konstitusi.(Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Tegal Raya Hari Jumat (3/9) Ini, Sepanjang Hari Berawan

Baca juga: Dilempari Suporter Hungaria dengan Minuman Gelas Plastik, Pemain Inggris Ini Malah Meminumnya

Baca juga: BERITA TERKINI : Jenazah 4 TNI yang Gugur di Poramil Kisor Dilepas dengan Upacara Militer

Baca juga: Seorang Pemuda Kepergok Nodai Balita di Musala, Jadi Bulan-bulanan Warga Sebelum Diamankan Petugas

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved