Breaking News:

Berita Pendidikan

Saran Pakar Pendidikan Agar Pembelajaran Tatap Muka di Jateng Berjalan dengan Baik

pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) memang ada plus dan minus, positif dan negatif

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: muslimah
Saran Pakar Pendidikan Agar Pembelajaran Tatap Muka di Jateng Berjalan dengan Baik
TribunJateng.com/Mamdukh Adi Priyanto
Pakar pendidikan dari Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo, Dr Moh Rohmadi.dok pribadi narsum

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau terkait pembelajaran tatap muka terutama sekolah di wilayah dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3,2, dan 1.

Kebijakan itu pun diikuti pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang memperbolehkan sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Pakar pendidikan dari Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo, Dr Moh Rohmadi memberikan sejumlah saran untuk pemerintah agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik.

Terutama, agar ruang sekolah tidak menjadi sarana penyebaran covid dan menjadi klaster kasus corona.

"Ini (PTM) merupakan penantian panjang. Kangen pengin neng sekolah (kangen mau ke sekolah). Harus ada proses kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Pemerintah harus bersama-sama mewujudkan 5M," kata Rohmadi dikutip saat diskusi pendidikan, Jumat (3/9/2021).

5M yang dimaksud bukan mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Namun, langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar proses PTM berjalan dengan baik, khususnya untuk mencegah penularan covid di sekolah.

5M yang pertama yakni mengidentifikasi. Langkah ini dilakukan untuk memetakan sekolah mana saja yang termasuk di wilayah dengan level yang diperbolehkan pemerintah.

"Bagian identifikasi ini untuk memilah dan memilih sekolah mana yang bisa melaksanakan PTM terbatas. Tentunya dengan data empirik yang ada di lapangan," terang dosen Pendidikan Bahasan Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS ini.

Setelah mengidentifikasi, yakni merencanakan. Dalam tahap ini, pemerintah selaku pemegang wilayah membuat pedoman atau prosedur standar dalam pelaksanaan PTM.

Pedoman berisikan hal teknis apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan peserta didik dan warga sekolah lain. Termasuk teknis bagaimana cara berangkat dan pulang ke sekolah, teknis berapa jam lamanya belajar di sekolah dan sebagainya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved