Breaking News:

Berita Semarang

GMPK Jawa Tengah Sebut Penangkapan Bupati Banjarnegara Jadi Peringatan Kepala Daerah Lainnya

Penetapan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun

Penulis: m zaenal arifin | Editor: m nur huda
Istimewa/Dok. Pribadi
Ketua DPD GMPK Jawa Tengah, Edy Susanto. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penetapan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018, mengejutkan banyak pihak.

Pasalnya, Budhi Sarwono kerap menjadi sorotan karena aksinya mengunggah slip gaji ke media sosial (medsos) hingga memperbaiki jalan menggunakan dana pribadi.

Kendati demikian, DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Jawa Tengah mengapresiasi penanganan korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah itu.

Baca juga: Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Tersangka Dugaan Korupsi, Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Baca juga: Video KPK Tetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Tersangka Korupsi Proyek Dinas PUPR

Baca juga: KPK Telah Tetapkan Tersangka Setelah Geledah Rumah Dinas Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono

Baca juga: Bupati Banjarnegara Minta Maaf & Siap Dikutuk Apapun, Tak Sengaja Sebut Luhut dengan Pak Penjahit

Menurut Ketua DPD GMPK Jawa Tengah, Edy Susanto, penetapan tersangka Budhi Sarwono menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya, khususnya di Jawa Tengah agar tidak menyalahgunakan kewenangan.

"Penetapan Bupati Banjarnegara sebagai tersangka oleh KPK ini menjadi peringatan dan pembelajaran bagi kepala daerah lainnya agar tidak salah melangkah," kata Edy, Sabtu (4/9/2021).

Selama ini, katanya, KPK menyeret kepala daerah dalam suatu kasus karena terkena operasi tangkap tangan (OTT). Namun untuk Budhi Sarwono, ia ditetapkan tersangka dari pengembangan kasus yang menyeretnya.

"Artinya, kepala daerah sekalipun tidak harus terkena OTT untuk terseret dalam suatu kasus. Ini semakin jelas bahwa KPK memberikan sinyal peringatan agar tak main-main," ujarnya.

Penetapan tersangka Bupati Banjarnegara ini tak berselang lama dari OTT KPK terhadap Bupati Probolinggo bersama sang suami. Hal itu menandakan jabatan kepala daerah memang rawan penyimpangan.

Selain itu, lanjutnya, dari beberapa OTT yang dilakukan, telah memperjelas bahwa upaya pelemahan KPK dengan dilakukannya revisi UU KPK, tidak terbukti.

"Faktanya semakin ke sini, KPK justru semakin tajam dalam memberantas korupsi," tegasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved