Breaking News:

Berita Slawi

Tarik Investasi, Pemkab Tegal Percepat Revisi Rencana Tata Ruang

Komitmen Pemkab Tegal dalam menjamin kemudahan berusaha terus diupayakan dengan meminimalisir kendala investasi.

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: rival al manaf
Humas Pemkab Tegal
Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki (bermasker putih, dua dari kanan) yang didampingi Bupati Tegal Umi Azizah, saat melihat siteplan rencana pembangunan pabrik sepatu milik investor Korea Selatan di wilayah Kecamatan Lebaksiu beberapa waktu lalu.  

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Komitmen Pemkab Tegal dalam menjamin kemudahan berusaha terus diupayakan dengan meminimalisir kendala investasi, salah satunya mempercepat penetapan kebijakan perubahan rencana tata ruang wilayah yang di dalamnya mencakup kawasan peruntukan industri. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono mengemukakan, jika Pemkab Tegal saat ini tengah berproses menyusun Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal 2012-2032 yang juga mengatur rencana pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri seluas 1.400 hektar.

Joko berharap, perubahan Perda tata ruang yang dalam proses penyusunannya harus menyesuaikan kebijakan RTRW provinsi dan mendapat persetujuan pemerintah provinsi ini secepatnya bisa diselesaikan. 

Sebab, ini akan membantu investor dalam menentukan lokasi usahanya dan memudahkan proses perizinannya.

Pemerintah, lanjut Joko, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong percepatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan meningkatkan ekosistem investasi sektor industri.

“Adanya ketetapan Perda RTRW hasil revisi ini akan meningkatkan daya tarik investasi Kabupaten Tegal, memberikan kemudahan bagi investor pada proses perizinan berusaha, terutama menyangkut konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,” kata Joko, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (5/9/2021). 

Menanggapi itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar melalui konferensi video mengatakan, dalam proses penetapan perubahan Perda rencana tata ruang kabupaten atapun kota harus memenuhi kaidah pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan dimana kecermatan menjadi salah satu asas umum yang harus dikedepankan.

Menurutnya, Pemkab Tegal perlu cermat dalam merumuskan perubahan rencana tata ruang dengan menjadikan rencana tata ruang Provinsi Jawa Tengah sebagai acuannya. 

Sebab, sesuai kewenangannya, pemerintah provinsi lah yang akan mengevaluasi ajuan rancangan perda Pemkab Tegal.

"Jika ditemukan ketidaksesuaian pada rancangan rencana pemanfaatan ruang, maka sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kami membuka diri untuk berkoordinasi atau berkonsultasi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI," pungkasnya. (dta) 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved