Breaking News:

Berita Kudus

Ketua DPRD Kudus Masan Harapkan DBHCHT Dapat Bermanfaat Bagi Masyarakat

DPRD Kabupaten Kudus harapkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bermanfaat bagi masyarakat.

Penulis: raka f pujangga | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Raka F Pujangga
Ketua DPRD Kudus, Masan bersama Forkopimda Kudus, disela-sela sosialisasi di Desa Bakalankrapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Selasa (7/9/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - DPRD Kabupaten Kudus mengharapkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kudus, Masan menceritakan, DBHCHT yang diterima Kota Kretek itu diperoleh dari penerimaan ‎negara dari hasil cukai rokok.

Hasil dari penerimaan negara itu, dikembalikan ke Kabupaten Kudus untuk kesehatan, kesejahteraan dan penegakan hukum.

"Selain kesehatan, dari alokasi dana ini juga‎ bisa dipakai untuk pelatihan kerja yang bermanfaat untuk masyarakat," jelas dia di sela-sela sosialisasi di Desa Bakalankrapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Selasa (7/9/2021).

Pihaknya mempersilakan kepada warga masyarakat bisa memanfaatkan akses pelatihan yang disediakan.

"Ada pelatihan make up, menjahit, dan lainnya boleh dilakukan di bawah naungan dinas tenaga kerja," jelasnya.

Pihaknya, sebagai ketua dewan telah menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dalam pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 23 tahun 2014 disebutkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

"Kami sudah membahas anggaran dan menyetujui dalam APBD alokasi DBHCHT yang pemanfaatannya bisa untuk kegiatan rehabilitasi puskesmas dan lainnya," ujar dia.

‎Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono  menyampaikan, alokasi dana cukai dibagi ke dalam tujuh instansi.

Alokasi terbesar ada di Dinas Kesehatan Rp 81,4 miliar, RSUD Kudus Rp 57,7 miliar, Disnakerperinkop dan UKM Rp 52,1 miliar, Bagian Perekonomian Rp 18,9 miliar, Dinas Kominfo Rp 8,1 miliar, Dinas Pertanian Rp 6,6 miliar dan Bagian Hukum Rp 200 juta.

"Total alokasi DBHCHT sebesar Rp 225,2 miliar atau bertambah Rp 69,7 miliar setelah perubahan RKPD (rencana kerja perangkat daerah) 2021)," jelas dia. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved