Pilkada 2024

Komisi A DPRD Jateng Minta Pemerintah Kabupaten/Kota Segera Alokasikan Dana Cadangan Pilkada 2024

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah segera mengalokasikan anggaran cadangan

Penulis: m zaenal arifin | Editor: Catur waskito Edy
Istimewa
Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Jateng, Mohammad Saleh. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah segera mengalokasikan anggaran cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.

Menurut Saleh, alokasi anggaran cadangan sangat penting. Sebab, anggaran penyelenggaraan Pemilu sangat besar sehingga harus dianggarkan melalui beberapa tahun. Hal inilah yang disebut sebagai dana cadangan.

"Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah harus segera mengalokasikan anggaran untuk Pilkada mendatang. Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum punya dana cadangan (pilkada 2024), segera buatlah," katanya dalam Webinar Pojok Pengawasan dengan tema Persiapan Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 yang digelar Bawaslu Jawa Tengah, sebagaimana dalam keterangannya, Selasa (7/9/2021).

Saleh menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengalokasikan anggaran cadangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024. Hal ini ditandani dengan penerbitan Perda Nomor 7 Tahun 2021.

Dari kebutuhan anggaran Pilgub sekitar Rp 1,4 triliun, Permprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran untuk beberapa tahun ke depan. Tahun ini, misalnya, telah dialokasikan anggaran Rp 200 miliar.

"Nanti di APBD Perubahan 2021 ditambah Rp 100 miliar. Nantinya, di tahun 2022 dan 2023 juga dialokasikan anggaran cadangan Pilkada 2024," ujarnya.

Dikatakannya, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah akan terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar menganggarkan dana penyelenggaraan Pilkada 2024.

Saleh khawatir, jika anggaran pilkada dipaksakan di satu tahun anggaran pada 2024 maka itu akan terasa berat. Apalagi saat ini banyak anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Jika dibuat rata-rata anggaran Pilkada Rp 30 miliar-Rp 50 miliar per Kabupaten/ Kota maka itu berat," tegas Saleh.

Menurutnya, jika Pemerintah Kabupaten/Kota tak mau mengalokasikan anggaran cadangan Pilkada, maka pihak legislatif bisa menggunakan haknya untuk inisiatif usulan untuk kebijakan anggaran cadangan Pilkada 2024.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto menyebut alokasi anggaran cadangan untuk Pilkada memang ada beberapa masalah yang harus segera dicarikan solusi.

Misalnya terkait dengan pemahaman dan juga ada beberapa Kabupaten/Kota yang menanyakan dasar hukumnya.

"Ke depan, semua pemangku kebijakan harus sepakat bahwa anggaran Pilkada sangatlah penting," ujarnya.

Gugus berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota mulai memikirkan anggaran Pilkada 2024. Gugus juga memberi arahan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. (Nal)

Baca juga: JNE Deklarasikan Hari Bahagia Bersama, Bikin Buku Bahagia Bersama

Baca juga: Cowok Korea Dikenal Suka Perawatan Gimana dengan Tentaranya? Ini Kata Mayor Choi Jae Hoo

Baca juga: Ketua DPRD Kudus Masan Harapkan DBHCHT Dapat Bermanfaat Bagi Masyarakat

Baca juga: Evelyna Nissi Jadi Student of The Year Unika Soegijapranata Semarang

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved