Breaking News:

Berita Jateng

KPK Sudah Tangkap 8 Kepala Daerah Korupsi di Jawa Tengah, Tunjukkan Foto Sel Tahanan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan 36 kepala daerah beserta jajarannya di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk menjauhi korupsi.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: Daniel Ari Purnomo
KPK
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengikuti rakord dengan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama, dan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah, secara daring, Rabu (8/9/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan 36 kepala daerah beserta jajarannya di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk menjauhi semua bentuk korupsi.

Demikian disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama, dalam rapat koordinasi (rakor) secara daring, Rabu (8/9/2021).

"Di antara semua masalah, yang banyak terjadi terkait manajemen ASN dan pengadaan barang jasa (PBJ)," kata Bahtiar, dalam keterangannya.

KPK menyadari sistem politik yang berlaku saat ini berpotensi membuka celah bagi kepala daerah untuk melakukan korupsi.

Mengingat biaya yang cukup tinggi memerlukan adanya donatur atau promotor untuk pendanaan pilkada.

Sebagai timbal balik, setelah terpilih, umumnya akan memberikan banyak kemudahan kepada donatur atau promotor.

Di sinilah, sebut Bahtiar, titik rawan korupsi terjadi.

"Sejak 2012 sampai 2021 setidaknya sudah ada 8 kepala daerah di Jateng kena sama KPK. Semoga Jateng bisa stop di angka 8. Saya tegaskan bahwa pada setiap area intervensi atau perbaikan dalam program Monitoring Centre for Prevention (MCP) itu ada tujuannya. Untuk itu, kami harap implementasinya selaras dengan skor capaian,” ujarnya.

KPK juga menegaskan perlunya penguatan Inspektorat/Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah dalam upaya implementasi program pencegahan korupsi mengingat tugas dan wewenangnya sebagai pintu gerbang pertama dalam melakukan pengawasan.

Hadir dalam rakor yaitu Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyampaikan dirinya sepakat dengan KPK bahwa Inspektorat perlu diperkuat karena dirinya sudah banyak mendapat pengaduan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved