Breaking News:

Berita Kudus

Kabar Gembira, Pemkab Kudus Bebaskan Denda PBB

Pemerintah Kabupaten Kudus membebaskan biaya denda pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk periode pajak sampai 2021.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: galih permadi
TRIBUNNEWS
Ilustrasi SPPT PBB 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus membebaskan biaya denda pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk periode pajak sampai 2021.

Dispensasi tersebut hanya berlaku satu bulan sejak 1 sampai 30 September 2021.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), Eko Djumartono mengatakan, program pemutihan tersebut diharapkan bagi wajib pajak yang menunggak selama beberapa tahun tertarik untuk segera melunasi.

“Nilai tunggakan PBB di Kudus sejak pengalihan pengelolaan PBB dari KPP Pratama ke Pemkab Kudus pada 2013 sampai saat ini mencapai Rp 23 miliar,” kata Eko, Kamis (9/9/2021).

Untuk itu bagi wajib pajak bisa segera melunasinya pada satu bulan September ini, meskipun pada dasarnya batas akhir pembayaran PBB di Kudus yakni tanggal 31 Agustus 2021.

Sebab, jika pembayaran tunggakan PBB dilakukan setelah September terkena denda administrasi.

“Untuk target PBB tahun ini yakni Rp 25,5 miliar,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan relaksasi pembayaran PBB kepada semua sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Utamanya saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sektor usaha yang paling terdampak akibat pandemi yakni sektor perhotelan, restoran, dan hiburan.

Meski begitu, wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi tersebut dinilai masih minim. Terakhir hanya ada 55 wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi tersebut. Pada tahun sebelumnya, terdapat 75 wajib pajak yang memanfaatkannya.

Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah BPPKAD, Famny Dwi Arfana mengatakan, pengajuan relaksasi PBB bagi sektor usaha yang terdampak Covid-19 tidak serta merta diamini oleh pihaknya. Sebab harus ada pengecekan untuk memastikan apakah wajib pajak benar-benar terdampak atau tidak.

Dari hasil pengecekan atau verifikasi ternyata wajib pajak benar terdampak pandemi, maka pengurangan atau pemotongan pajak bisa mencapai 50 persen dari nilai pajak yang harus dibayarkan.

Namun, jika diverifikasi ternyata masih mendapat keuntungan maka pengajuan ditolak. Verifikasi tersebut meliputi pengecekan neraca keuangan, apakah masih untung atau buntung akibat pandemi ini.

“Permohonan relaksasi itu ada yang mengajukan pengurangan nilai pajak dan pembebasan sanksi administrasi,” kata Famny.(*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved