Breaking News:

Berita Semarang

DPRD Jateng Minta Pemerintah Gerak Cepat Diplomasi dengan Arab Saudi Soal Umrah dan Haji

DPRD Jawa Tengah meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan diplomasi d

Penulis: m zaenal arifin | Editor: m nur huda
Istimewa/Dok. Humas DPRD Jateng
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Endro Dwi Cahyono, menyampaikan paparan dalam dialog interaktif bertema "Bersiap Ibadah Umrah dan Haji" di Hall Lantai 4 DPRD Jateng, Jumat (10/9/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Jawa Tengah meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.

Pasalnya, hingga kini Indonesia masih masuk dalam daftar merah (red list) umrah dan haji. Ada 9 negara yang jemaah umrah dan hajinya dilarang masuk ke Arab Saudi, di antaranya Indonesia.

"Kami meminta kepada pemerintah melalui Kemenlu, bergerak cepat melakukan diplomasi ke Arab Saudi agar mengeluarkan Indonesia dari daftar 9 negara yang dilarang untuk jemaah umrah dan haji masuk Arab Saudi," kata Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono, dalam dialog interaktif "Bersiap Ibadah Umrah dan Haji" di Hall Lantai 4 DPRD Jateng, Jumat (10/9/2021).

Menurut Endro, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah jauh lebih baik. Angka kasus harian pun sudah turun drastis. Bahkan, kondisi pandemi di Indonesia saat ini jauh lebih baik dibanding negara tetangga yaitu Malaysia.

"Tapi justru Malaysia tidak masuk dalam red list itu. Meskipun saat ini penerbangan dari Indonesia sudah diperbolehkan masuk Arab Saudi, namun untuk umrah dan haji masih dilarang," ucapnya.

Dengan tertundanya pelaksanaan umrah dan haji, maka yang dirugikan adalah para jemaah. Pasalnya, mereka yang sudah bersiap pun akhirnya batal berangkat.

Tak hanya jemaah, pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lama ini juga dirasakan dampaknya oleh biro travel dan umrah. Menurut Endro, para biro terpaksa harus merumahkan para pegawainya sejak setahun lalu.

"Setidaknya, pemerintah ada perhatian dengan memberikan bantuan. Selain itu, juga diharapkan adanya pembinaan dari Kemenag kepada para biro umrah yang kondisinya saat ini mati suri agar tidak benar-benar mati," jelasnya.

Senada disampaikan pengurus DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), M Farid Aljawi. Ia mengatakan, kondisi biro travel dan umrah saat ini memang mati suri.

"Kami sudah bersurat ke Komisi VIII DPR RI agar ada stimulus kepada biro umrah dan haji. Pasalnya, beberapa sektor lain seperti perhotelan, juga mendapatkan. Sementara biro umrah dan haji yang melayani masyarakat secara langsung, hingga kini belum ada perhatian," ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved