Breaking News:

Banyak Usaha Kuliner Gulung Tikar, Terdampak PPKM dan Rugi

usaha kuliner yang tutup secara permanen sudah banyak, karena kehabisan modal maupun dana cadangan.

Editor: Vito
TribunJateng.com/Budi Susanto
ilustrasi usaha kuliner 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berjalan sejak 3 Juli 2021 lalu menyebabkan tekanan besar pada kondisi usaha kuliner.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia (Apkulindo), Masbukhin Pradhana mengatakan, usaha kuliner yang tutup secara permanen sudah banyak, karena kehabisan modal maupun dana cadangan.

"Mereka tidak bisa perpanjang masa sewanya. Memang sebagai pengusaha harus muter otak, bagaimana caranya bisa survive (bertahan-Red)," katanya, saat dihubungi, Senin (13/9).

Ia tidak dapat menyebut angka secara pasti terkait dengan berapa banyak usaha kuliner telah tutup permanen, tetapi jumlahnya diperkirakan sudah di atas 500 unit usaha.

"Menutup outlet itu kalau situasinya memang rugi. Ini bagian dari survive juga, biar bisa tetap hidup dan nanti bangkit lagi," paparnya.

Selain menutup usahanya, Masbukhin menuturkan, pelaku usaha kuliner juga ada yang memilih opsi berjualan online atau pindah ke lokasi lebih kecil untuk menekan biasa sewa tempat.

"Teman-teman dari awal sudah ada yang jualan (makanan-Red) frozen secara online, ada juga berbisnis lain yang tidak terimbas. Karena yang banyak terimbas itu usaha yang ada di mal dan restoran yang ada brand-nya," papar pria yang juga pengamat UMKM Indigo Network itu.

"Jadi ada beberapa opsi yang dipilih, ada juga yang bertahan karena masih ada tabungan, dan berharap tidak ada gelombang ketiga," sambungnya.

Dengan kondisi itu, Apkulindo meminta insentif pajak restoran atau pajak pembangunan (PB 1) dan reklame, seiring dengan tertekannya usaha kuliner karena PPKM.

"Pemerintah lebih banyak lihat UMKM, padahal pengusaha kelas menengah juga berdarah-darah sekarang," ucap Masbukhin.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada pengusaha kuliner untuk meringankan beban yang ditanggung selama penerapan PPKM.

"Terutama PB 1 kalau restoran, terus pajak reklame juga. Coba bayangkan, restoran tidak terima makan di tempat, tapi pajak reklamenya masih ditarik. Ini lebih ke pajak ke pemerintah daerah," terangnya.

Ia menyebut, pajak PB 1 sebenarnya dipungut dari pelanggan ketika membeli, tetapi banyak juga restoran tidak memungutnya karena kaitannya dengan persaingan.

"Pajak PB 1 itu menjadi beban restoran. Pajak daerah itu ada dua, satu reklame ada hitungan ukurannya, dan pajak PB 1," tuturnya. (Tribunnews/Seno Tri Sulistiyono)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved