Tuti Nusandari Roosdiono
Warga Mendapatkan Asuransi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Selama Tiga Bulan Ke Depan
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang, Novri menjelaskan, asuransi perlindungan ini diberikan selama tiga bulan ke depan.
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pekerja di Dusun Suruhan, Desa Keji, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, mendapat asuransi perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini merupakan hasil kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan anggota Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Nusandari Roosdiono.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang, Novri menjelaskan, asuransi perlindungan ini diberikan selama tiga bulan ke depan.
"Kami berikan asuransi perlindungan ini selama tiga bulan ke depan. Harapanya ketika masa berlakunya sudah habis, peserta yang terdaftar nanti bisa melanjutkan secara mandiri dan juga menyosialiasikan kepada tetangga," jelasnya.
Proses penyerahan asuransi perlindungan secara simbolis diserahkan kepada perwakilan warga di sela-sela kegiatan vaksinasi, Sabtu (11/9/2021).
Hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Ani Raharjo dan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Wisnu Wahyudi.
Menurut Tuti, sebagai mitra kerja dari Komisi IX DPR RI, pihaknya terus berupaya menyosialisasikan kemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan kepada warga, baik penerima upah maupun bukan penerima upah.
Sebab kondisi di lapangan masih banyak warga yang belum tahu mereka yang bekerja di sektor bukan penerima upah seperti petani dan tukang warung juga bisa mengikuti program pemerintah ini.
"Di lapangan masih ada yang belum tahu, dikiranya BPJS Ketenagakerjaan hanya yang bekerja di pabrik atau instansi resmi. Padahal petani atau penjaga toko juga bisa ikut," ujarnya.
Di hadapan warga, pihaknya menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan, dan pensiun.
Tak hanya itu, pada Februari 2022 akan ada program tambahan baru yang bakal dijalankan yakni jaminan kehilangan pekerjaan.
Program-program yang sudah ada tersebut dirasa sudah cukup lengkap laiknya di negara maju. (*)