Breaking News:

Berita Sragen

Empat Dinas di Sragen Berganti Nama, Ini Daftarnya

Sebanyak empat Dinas di Kabupaten Sragen mengalami Nomenklatur atau tata nama. Satu dinas diantaranya harus dilebur menjadi satu

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Mahfira Putri
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Sebanyak empat Dinas di Kabupaten Sragen mengalami Nomenklatur atau tata nama. Satu dinas diantaranya harus dilebur menjadi satu.

Keempat dinas itu ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum.

Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang.

Sementara dua dinas yang dilebur ialah Dinas Perindustrian dan Perdagangan digabung dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati ketika menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen di ruang paripurna DPRD, Selasa (14/9/2021).

Usai rapat Yuni menjelaskan selain nomenklatur, ada beberapa pengalihan sub urusan yang ada di Dinas Pemukiman dan Tata Ruang dialihkan ke dinas PU PR.

"Ini semua agar urusannya lebih mudah. Karena di kementerian sama jadi kami menyesuaikan. Ini akan berlaku setelah digedok DPRD," kata Bupati.

Meskipun belum digedok, bupati mengaku pihaknya telah melakukan persiapan. Mengingat ada beberapa ASN di dinas harus yang harus ditata.

"Misalnya sekarang yang saat ini mendapatkan jabatan di dinas koperasi nanti waktu saat mutasi juga mempunyai tempat. Tidak terjadi penurunan atau demosi semuanya diharapkan mutasi dan promosi," lanjut Yuni.

Nomenklatur ini dikatakan Yuni perintah langsung oleh Menteri PAN-RB agar efektif, efisien. Juga untuk melihat SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) di masing-masing daerah yang kira-kira bisa digabung akan digabung.

Yuni mengaku, kedepannya akan lebih banyak jabatan fungsional daripada struktur. Seperti yang sudah berlaku di Dinas Perizinan, dimana dari Kepada Dinas langsung sekretaris.

"Ya itu pr kita, harus menata supaya teman-teman yang sudah menduduki jabatan struktural tidak terjadi demosi kita harus atur sedemikian rupa," lanjut Yuni.

Selain Nomenklatur, pada rapat paripurna itu Yuni juga menyampaikan perihal Raperda RPJM 2021/2026. Selain itu juga menyampaikan Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. (uti)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved