Breaking News:

Fokus

Fokus : Tidak Dilarang Kaya

SELAMA masa Pandemi Covid-19 ini angka pengangguran di Indonesia meningkat. Jumlah warga miskin juga bertambah.

Penulis: iswidodo | Editor: Catur waskito Edy
tribunjateng/bram
Iswidodo wartawan Tribunjateng.com 

Oleh Iswidodo

Wartawan Tribun Jakarta

SELAMA masa Pandemi Covid-19 ini angka pengangguran di Indonesia meningkat. Jumlah warga miskin juga bertambah. Itu realita yang mudah tampak dan gampang dijumpai di banyak daerah. Orang yang sebelumnya bekerja atau menjadi buruh terpaksa berhenti karena kondisi perusahaan terdampak pandemi.

Pedagang kecil maupun PKL dan sejumlah UMKM juga terseok-seok. Bahkan pengusaha pun terpaksa menjual asetnya untuk agar bisa tetap bertahan dan menggaji karyawannya yang tersisa. Memang kondisi sedang berat. Tapi di sisi lain, banyak juga orang yang makin kaya, bertambah harta, tanah, mobil, deposito, perhiasan, saham dan sebagainya.

Tak terkecuali pejabat di negeri ini. Ada beberapa pejabat termasuk para menteri bertambah harta kekayaannya, meski masa pandemi. Berdasar catatan KPK jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah pihaknya melakukan analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.
Ada 70 persen penyelenggara negara, hartanya bertambah.

Menurut KPK, ada 58 persen menteri yang kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar. Sementara, 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar. Hanya 3 persen menteri yang melaporkan kekayaannya turun. Di sisi lain, 45 persen kekayaan anggota DPR bertambah lebih dari 1 miliar. Hanya 38 persen anggota Dewan yang melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar dan 11 persen lainnya justru melaporkan berkurang.

Tidak hanya sederet menteri atau anggota DPR yang tambah hartanya dalam setahun ini, tapi juga kepala daerah. Ada 30 persen gubernur dan wakil gubernur yang melaporkan kekayaannya bertambah di atas Rp 1 miliar.

Sementara itu, ada 18 persen bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang melaporkan kekayaannya bertambah di atas Rp 1 miliar. Tapi banyak juga anggota DPRD yang harta kekayaannya berkurang.

Apakah pejabat dilarang kaya? atau hartanya tak boleh bertambah? Boleh-boleh saja. Tak ada larangan dalam hal itu, asalkan harta tersebut diperoleh tidak melanggar hukum. Banyak pejabat yang berlatar belakang pengusaha. Dan bertambahnya harta kekayaan pejabat tidak berarti pejabat tersebut melakukan korupsi.

Karena bisa jadi, kekayaan itu bertambah karena nilai aset properti atau tanah meningkat. Ada juga laporan di LHKPN naik karena pejabat tersebut jual aset atau melunasi hutang. Tapi bagaimana pula bila kenaikan harta itu bersumber dari hibah. Kenapa banyak orang baik hati memberikan hibah kepada pejabat?

Menurut Zaenur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM pejabat negara harus bisa menjelaskan asal-usul kekayaannya. Bila tak bisa menjelaskan, masuk kategori penambahan kekayaan secara tidak wajar.

Andaikata, RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Tipikor sudah disahkan, maka ketika pejabat negara mengalami peningkatan harta kekayaan secara drastis dan tidak bisa dijelaskan, harta tersebut bisa dirampas oleh negara. Entah kapan itu. (*)

Baca juga: Penemuan Bayi dalam Kardus Mi Instan di Wonogiri: Siswi SMK Melahirkan Sendiri di Rumah

Baca juga: Pemotor yang Culik Anak Demi Ditukar Beras Ditangkap Polisi, Identitas Dirahasiakan

Baca juga: Kodam IV Diponegoro dan Rotary Akan Buat Seribu Jamban di Jateng

Baca juga: Yang Ngutang Lebih Galak, AJ Bunuh Tantenya Setelah Tak Terima Diomeli Karena Akan Meminjam Uang

Tags
Fokus
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved