Breaking News:

Penerbitan Rupiah Digital Dinilai Belum Urgent

Digitalisasi memang berkembang pesat, termasuk dalam sistem pembayaran, tetapi belum ada urgensi menerapkan CBDC dalam waktu dekat.

Editor: Vito
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
ilustrasi uang rupiah 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memiliki asa untuk menerbitkan rupiah digital atau central bank digital currency (CBDC), guna memfasilitasi akselerasi ekonomi digital dalam negeri.

Menanggapi hal itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengapresiasi upaya ini, mengingat digitalisasi memang berkembang pesat, termasuk dalam sistem pembayaran.

Hanya saja, ia melihat belum adanya urgensi dalam menerapkan CBDC dalam waktu dekat. “Memang saat ini belum terlalu urgent, melihat BI secara keseluruhan masih banyak tantangan yang dihadapi dalam waktu dekat,” ujarnya, kepada Kontan.co.id, Senin (13/9).

Menurut dia, tantangan yang saat ini dihadapi adalah pemulihan ekonomi yang masih belum maksimal, dan satu di antaranya ditunjukkan dari tingkat inflasi yang rendah dan masih berada di bawah kisaran sasaran bank sentral.

Selain itu, Riefky menyatakan, tantangan juga datang dari kemungkinan normalisasi kebijakan moneter (tapering off) bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan, di mana hal itu juga harus menjadi perhatian lebih BI.

BI juga sudah memegang komitmen untuk kembali membantu pemerintah dalam hal pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2022, dengan kebijakan yang lebih dikenal dengan burden sharing.

“Jadi, memang CBDC penting dikembangkan, tetapi BI juga harus menyusun skala prioritas. BI bisa memasukkan agenda CBDC ini, tetapi tidak menjadi prioritas. Fokus terkait pemulihan ekonomi, burden sharing, tapering off, serta krisis lain harus jadi prioritas,” tandasnya.

Riefky menyebut, waktu yang lebih ideal untuk implementasi CBDC ini adalah saat permintaan sudah mulai pulih, alias sudah terlihat adanya peningkatan inflasi serta ancaman taper tantrum mereda.

Dia menambahkan, hal itu juga harus dibarengi dengan kesiapan dari berbagai pihak, yaitu BI dengan otoritas terkait dan juga kesiapan masyarakat dalam menggunakan rupiah digital.

Pertama, dari BI dan otoritas terkait, harus siap membangun infrastruktur dan ekosistem pembayaran digital yang mumpuni. Dalam hal ini, terkait dengan pemerataan teknologi digital, sehingga CBDC bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Tak hanya itu, BI dan otoritas terkait juga harus menjamin keamanan data dan keamanan transaksi. Apalagi, satu masalah terbesar dari dunia digital adalah adanya peretas dan kebocoran data. Jangan sampai hal ini terjadi.

Selain itu, Riefky berujar, hal itu juga harus bisa diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, BI bisa merangkul pihak-pihak terkait tak hanya perbankan, tetapi juga fintech untuk menggencarkan penggunaan rupiah digital.

“Karena kadang banyak masyarakat yang di pelosok tidak terjangkau oleh perbankan, tetapi terjangkau oleh fintech. Mereka masih bisa mengakses lewat smartphone masing-masing,” tandasnya. (Kontan.co.id/Bidara Pink)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved