Breaking News:

Berita Kudus

Ongkos Perawatan Lebih Murah, Hasilnya Melimpah, Bupati Kudus Dorong Petani Tanam Kacang Hijau

Bupati Kudus HM Hartopo mendorong para petani di Kudus memaksimalkan lahan pertanian untuk ditanami kacang hijau

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: muslimah
Diskominfo Kudus
Bupati Kudus HM Hartopo saat meninjau panen di lahan pertanian kacang hijau di Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan, Kudus, Rabu (15/9/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bupati Kudus HM Hartopo mendorong para petani di Kudus memaksimalkan lahan pertanian untuk ditanami kacang hijau.

Sebab, ongkos perawatan lebih murah dan kacang hijau termasuk tanaman yang tidak banyak membutuhkan air.

"Apalagi saat ini hasilnya juga tinggi. Biayanya murah," kata Hartopo saat meninjau lahan pertanian kacang hijau di Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan, Kudus, Rabu (15/9/2021).

Namun, sebelumnya petani harus mengantongi pengetahuan terkait kacang hijau.

Misalnya saja mana bibit yang unggul, kemudian mana bibit yang sesuai tanah dan suhu setempat. Untuk itu perlu ada edukasi masif kepada para petani.

"Studi banding harus ada. Petani di Undaan masih ada yang pengetahuan belum menyeluruh, masih sepotong-sepotong. Misalnya mana bibit yang bagus, bibit yang unggul," kata dia.

Diketahui, panen kacang hijau kali ini oleh petani di Desa Larikrejo menginjak harga Rp 17 ribu per kilogram. Harga ini terbilang tinggi.

Bandingannya tahun lalu, harga kacang hijau menginjak angka Rp 12.300.

Kata Hartopo, luasan lahan pertanian di Kudus mencapai 4000 hektare lebih. Dua per tiganya ada di Undaan.

Yang sudah ditanami kacang hijau baru sekitar 200 hektare. Jika dimaksimalkan, maka hasil kacang hijau dari Kudus bisa sangat melimpah.

Biasanya para petani menanam kacang hijau setelah dua kali musim padi. Hartopo berkata, mayoritas lahan di Larikrejo saat musim padi mengandalkan pompa air untuk memenuhi kebutuhan tanam.

Untuk itu dia juga bakal mengupayakan saluran irigasi permanen agar petani lebih mudah mendapatkan air untuk lahannya.

"Irigasi teknis mau dibuat permanen tapi karena ada Covid ada refocusing. Bisa dari DAK (Dana Alokasi Khusus) bisa diusulkan kepala dinas. APBD kalau ada kelonggaran bisa, terus dana desa juga bisa. Supaya air bisa merata," kata dia. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved