Breaking News:

Unsoed Purwokerto

Unsoed Purwokerto Kukuhkan Jaksa Agung Sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Restorative Justice

Pengukuhan bertempat di Auditorium Graha Widyatama UNSOED, dan berlangsung secara luring dan daring.

Editor: abduh imanulhaq
UNSOED
Prof. Dr. ST. Burhanuddin dikukuhkan sebagai guru besar oleh Ketua Senat Unsoed, Prof. Dr. Agus Suroso 

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto mengukuhkan Jaksa Agung Dr.ST.Burhanuddin SH.,MH sebagai Profesor dalam bidang ilmu keadilan restoratif, Jumat (10/9).

Dr. ST. Burhanuddin yang selama ini mengajar sebagai Dosen Luar Biasa di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman memiliki pemikiran dan rekam jejak dalam penegakan hukum dengan mengedepankan restorative justice.

Pengukuhan bertempat di Auditorium Graha Widyatama Unsoed dan berlangsung secara luring dan daring.

Dalam orasi ilmiahnya Prof. Dr. ST.Burhanuddin, SH.,MH menyampaikan judul “Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)”.

Disampaikan olehnya bahwa beranjak dari tataran empiris, tidak dapat kita pungkiri, hukum saat ini masih mengedepankan aspek kepastian hukum dan legalitas-formal, daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat.

Sebagian besar kalangan juga masih memandang jika hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.

“Banyak kalangan yang akhirnya mempertanyakan dimana letak 'hati nurani' aparat penegak hukum, yang tega menghukum masyarakat kecil dan orang tua renta atas kesalahannya yang dipandang tidak terlalu berat? Apakah semua perbuatan pidana harus dipenjara? Dan masih adakah keadilan bagi masyarakat kecil? Kegelisahan-kegelisahan inilah yang perlu ditinjau lebih dalam bagaimana suatu tujuan hukum dapat tercapai secara tepat dalam menyeimbangkan hukum yang tersurat dan tersirat,” ungkap Jaksa Agung.

Senat Universitas Jenderal Soedirman
Senat Universitas Jenderal Soedirman (IST)

Dia menggunakan pendapat dari Gustav Radbruch, yaitu tujuan hukum terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut, Gustav Radbruch menyatakan, “Perlu digunakan asas prioritas dari 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Keadilan adalah tujuan utama dari hukum, tetapi bukan berarti tujuan hukum yang lain yaitu kepastian dan kemanfaatan terpinggirkan. Ketika keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum saling menegasikan, maka Hati Nurani menjadi jembatan untuk mencapai titik neraca keseimbangan. Hati nurani bukanlah tujuan hukum, melainkan instrumen katalisator untuk merangkul, menyatukan, dan mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut secara sekaligus”, urainya.

Terdapat 3 (tiga) pendekatan bagaimana masing-masing tujuan hukum berada dalam bingkai Hati nurani, yaitu:

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved