Breaking News:

Berita Pati

Pemkab Pati Sinergi dengan KPK Laksanakan Monitoring Control for Prevention

Pemkab Pati siap bersinergi melaksanakan Monitoring Control For Prevention (MCP) guna mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan (Pubdokpim) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
Bupati Pati Haryanto saat menyambut kedatangan tim monitoring dan evaluasi MCP dan tematik KPK di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati, Jumat (17/9/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati siap bersinergi melaksanakan Monitoring Control For Prevention (MCP) guna mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal tersebut ditegaskan Bupati Pati Haryanto saat menyambut kedatangan tim monitoring dan evaluasi MCP dan tematik KPK di Ruang Pragolo Setda Kabupaten Pati, Jumat (17/9/2021).

MCP merupakan aplikasi yang digunakan sebagai tools dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi.

"Karena itu, Pati siap mendukung penerapan MCP sehingga Pati dapat terus bebas korupsi, dan masyarakatnya jadi makin maju dan sejahtera," kata dia dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Sabtu (18/9/2021).

Dia meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik antarinstansi. 

"Dan yang paling penting, jadikanlah MCP ini sebagai sarana untuk membangun kerangka kerja guna meningkatkan kewaspadaan terhadap elemen-elemen tugas yang rentan akan korupsi," ujar dia. 

Menurut Haryanto, dengan adanya MCP, OPD tentu akan senantiasa mendapatkan rekomendasi yang akan menjadi arahan dalam upaya pencegahan korupsi.

Sebab, hakikat penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kehidupan masyarakat.

“Oleh karena itu, apa yg kita kerjakan harus sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” terang dia.

Haryanto juga menegaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pihaknya selalu mengingatkan seluruh OPD untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut agar terhindar dari permasalahan di kemudian hari.

Menurut dia, komunikasi yang harmonis antar-OPD adalah sebuah keharusan. Kemudian yang paling penting, OPD tidak gegabah terkait dengan urusan hukum dan pidana.

"Serta saya minta pada OPD terkait, untuk menindaklanjuti 8 area intervensi dalam kegiatan koordinasi supervisi dan pencegahan (korsupgah), sehingga hasilnya dapat sesuai harapan," ujar Haryanto. 

Termasuk di dalamnya manajemen ASN, tata kelola dana desa, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.

“Untuk itu saya juga perintahkan seluruh kepala OPD untuk menyiapkan semua data dukung yang dibutuhkan, memperhatikan indikator dan subindikator. Dan jangan sampai ada yang terlewat sehingga kita bisa meraih nilai yang maksimal," pungkas dia.

Baca juga: Gara-gara Air Minum, Pria Ini Mengamuk Habisi Nyawa Bayi dan Bakar Motor Tetangga

Baca juga: Kecelakaan Maut: Truk Muatan Kopi Susu Terjun di Jembatan Sungai Glagah Brebes, Sopir Tewas 

Baca juga: Atta Halilintar Laporkan Youtuber Savas Fresh, Sebut Aurel Hermansyah Berkali-kali ke Psikiater

Baca juga: Kalahkan Persiraja, PSIS Semarang Puncaki Klasemen dan Belum Terkalahkan, Begini Respons Coach Imran

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved