17 Perusahaan Rokok Sudah Mengantre Masuk KIHT Kudus

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Ka‎wasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kabupaten Kudus tinggi peminat.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kabupaten Kudus, Gatot Sugeng Wibowo mengatakan jumlah perusahaan rokok (PR) yang mengantre sebanyak 17 perusahaan.

Tingginya minat perusahaan golongan III untuk menyewa satu blok kawasan tersebut karena tarifnya murah.

"Peminatnya banyak, karena sewanya murah. Yang mengantre ‎sudah ada 17 perusahaan," ujar dia.

Rencananya, kawasan tersebut akan diperluas karena saat ini hanya menampung sebanyak 11 perusahaan.

Namun masih terkendala pembebasan lahan karena status lahan yang dipakai saat ini pun masih bertatus milik pemerintah desa.

"Rencananya mau ada perluasan lahan di kawasan itu," ujarnya.

Adapun luasannya setiap bloknya , rencana akan dibuat 200 meter persegi atau separuh dari jumlah luas yang ada saat ‎400 meter persegi.

Sehingga jumlah perusahaan yang masuk ke kawasan tersebut bisa lebih banyak.

‎Kemudian fasilitas mesin Sigaret Kretek Mesin (SKM) juga akan dilengkapi sehingga perusahaan kecil tidak hanya memproduksi Sigaret Kretek Mesin (SKM).

"Kemarin sempat ada mesin SKM, tapi dipulangkan karena sering rusak. Rencananya mau ada lagi," ujar dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM), Rini Kartika mengatakan, saat ini hanya ada 11 industri kecil yang telah menempati KIHT.

"Saat ini, ada 11 industri kecil yang sudah menempati KIHT. Sedangkan industri lainnya masih proses mengantri," kata.

Rini menambahkan, klasifikasi industri kecil dan menengah yang bisa menempati KIHT sesuai dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Permenperin RI) Nomor 64/M-IND/Per/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi.

"Pelaku IHT yang masuk di KIHT, semuanya adalah IKM skala kecil karena memiliki nilai investasi di bawah 1 miliar, dan produksinya SKT Golongan III," jelasnya.

Lebih lanjut, Rini menjelaskan saat ini pengembangan KIHT menggunakan dana yang bersumber dari DBHCHT. 

Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangunan tambahan gedung produksi, pengadaan genset, pembuatan ruang hanggar bea cukai, operasional laboratorium, pengadaan mesin kemasan rokok, pengadaan mesin pelinting rokok, pembangunan taman dan gapura KIHT.

Besaran anggaran untuk penegakan hukum KIHT sebesar Rp 32,3 miliar. Rencananya alokasi itu akan ditambah Rp 15,3 miliar dalam perubahan RKPD 2021.

"Sehingga alokasi anggaran penegakan KIHT yang diusulkan dalam perubahan RKPD 2021 mencapai Rp 47,6 miliar," tandasnya.

Menurut Pemilik Pabrik Rokok Rajan Nabadi, Sutrisno, sewa di KIHT sangat terjangkau sehingga sangat menguntungkan bagi perusahaan kecil.

Tahun lalu, jumlah tarif sewanya hanya sekitar Rp 7 juta per tahunnya. Namun tahun ini ada kenaikan menjadi Rp 11 juta per tahun.

"Tahun ini jadi Rp 11 juta per tahun. Biarpun naik tarifnya tetap masih terjangkau," ujar dia.

Itu berarti, setiap perusahaan rokok hanya membayar kurang dari Rp 1 juta setiap bulannya.

Namun mereka sudah bisa mendapatkan tempat layak untuk memproduksi rokok legal dan beragam kemudahan fasilitas di dalamnya.

"Tempatnya luas, tarif sewanya juga murah," kata dia. (raf)