Breaking News:

Liputan Khusus

Liputan Khusus : Kisah PNS Dari Biasa Pulang Melebihi Jam Kerja hingga Terlilit Utang dan Angsuran

Disiplin Pegawai Negeri Sipil sedang menjadi pembicaraan. Topik ini mencuat lagi seiring ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP)

istimewa/dok humas pemkot bandung
ilustrasi asn 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Disiplin Pegawai Negeri Sipil sedang menjadi pembicaraan. Topik ini mencuat lagi seiring ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

PP 94 ini melengkapi dan mempertegas hal-hal yang sudah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tribun Jateng melakukan liputan khusus terkait disiplin PNS di Pemprov, dan di kabupaten/kota mengenai sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS di tahun 2020 dan tahun 2021.

Dan bagaimana respon Kepala BKD terkait Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021. Serta ada berapa jumlah pegawai negeri sipil di daerah, kebutuhan, kekurangan, dan berapa banyak perekrutan formasi PNS baru di tahun 2021 ini.

Kepala BKD Jawa Tengah, Wisnu Zaroh mengatakan, masih perlu ada aturan teknis lebih lanjut supaya PP 94 tahun 2021 bisa diterapkan. Masih butuh tindak lanjut dari BKN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

"Kami masih belum bisa menerapkan PP nomor 94 tahun 2021, karena menunggu tindak lanjut dari BKN dan Kemenpan RB. Aturan soal PNS mangkir memang sudah dijelaskan. Tapi pengaturan jam kerja harus dijelaskan lebih lanjut oleh Kemenpan RB," terangnya.

Pihaknya bersikukuh jika suatu aturan atau kebijakan belum bisa diterapkan apabila belum ada petunjuk teknisnya. Meskipun secara hukum aturan tersebut sudah sah diundangkan.

"Secara hukum PP nomor 94 tahun 2021 sudah sah. Tapi belum bisa diterapkan karena menunggu petunjuk teknis. Sebab, setiap instansi memiliki pola kerja yang berbeda-beda," tegasnya.

Menurut Wisnu, idealnya seorang PNS memiliki jam kerja selama 8 jam dalam satu hari dan diberi waktu istirahat 30 menit. Sedangkan pada hari Jumat, hanya sampai pukul 14.00 WIB.

"Tapi prakteknya pasti lebih dari itu (8 jam kerja). Apalagi dinas atau instansi setingkat provinsi. Rata-rata pulangnya melebihi jam kerja. Karena kami kan harus mengurusi seluruh dinas di kabupaten/kota se-Jawa Tengah," tambahnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved