Liputan Khusus

Sekda Kota Semarang: Cukup Banyak ASN Terkena Sanksi, Hampir Tiap Hari Ada Laporan ke meja Pak Wali

ekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengatakan, tengah mempelajari PP tersebut dan siap menerapkan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

TRIBUNNEWS
Ilustrasi PNS 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengatakan, tengah mempelajari PP tersebut dan siap menerapkan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Dia menyebutkan, ada beberapa perubahan diantaranya mengenai larangan serta pejabat yang berwenang menghukum.

Perubahan paling substansial yakni semula ASN tidak hadir selama 46 hari dalam akumulasi satu tahun baru dikenai hukuman, kini ASN tidak hadir 28 hari tidak berturut-turut dalam akumulasi satu tahun atau 10 hari berturut-turut tanpa keterangan langsung dikenai sanksi hukuman disiplin.

Perubahan selanjutnya berkaitan dengan pimpinan. Apabila pimpinan tidak memberikan hukuman bagi pegawai yang melanggar, maka sanksi berat juga dikenakan kepada pimpinan.

"Nanti ada pemeriksaan kaitan dengan pelanggaran disiplin. Setiap pelanggaran kami proses dan memanggil yang bersangkutan," terang Iswar, Minggu (19/9).

Selama pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Semarang sendiri menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Meski WFH, hal itu tidak mengurangi produktifitas ataupun kinerja ASN. Monitoring pegawai yang WFH tetap dilakukan oleh masing-masing pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Selama 2021, tercatat tidak ada ASN yang menerima sanksi berupa pemecatan.

Namun, cukup banyak ASN yang mendapatkan sanksi ringan hingga sedang karena beberapa alasan, semisal, absensi, laporan dari masyarakat karena tidak melakukan pelayanan dengan baik, dan meminta imbalan dalam bekerja alias meminta pungutan.

"Jumlahnya saya tidak paham berapa, namun cukup banyak ASN yang terkena sanksi. Hampir setiap hari kepegawaian naik ke meja Pak Wali," bebernya.

Jika ASN ketahuan melakukan nikah siri maupun selingkuh, lanjut Iswar, juga dikenai sanksi.

Selama ini, ada beberapa sanksi yang sudah diberikan pemerintah kepada ASN yang melanggar disiplin pegawai antara lain penurunan pangkat, pelepasan jabatan, dan penundaan kenaikan gaji berkala.

Sanksi tidak serta merta diberikan namun telah melalui proses pemanggilan dan wawancara terhadap pelanggar.

"Disiplin pegawai itu tidak hanya bagaimana mereka bersikap di dalam kantor, di luar wilayah kerja juga diharapkan PNS menjadi contoh. Seorang PNS harus menjadi figur yang baik di tempat tingggalnya," terang Iswar.

Dengan adanya PP baru, dia berharap, ASN bisa menjadi the world class atau kelas dunia. Dia menekankan, ASN masa kini tidak bisa lagi bersantai-santai hanya menerima gaji buta. Mereka harus memiliki kemampuan nalar, krearif, inovatif, serta bekerja dengan ikhlas.

"Kita lihat anak-anak milenial, semua serba cepat, bisa bekerja dari rumah dan manapun. Maka, ASN harus efektif dan efisian dalak bekerja.

Beruntungnya, selama dua tahun terakhir, Pemkot Semarang mendapatkan PNS yang memiliki integritas, daya nalar, dan pintar-pintar. Ini karena sistemnya sekarang bukan titipan tapi tes melalui CAT," jelasnya.

Saat ini, sebut Iswar, jumlah PNS Pemkot Semarang sekitar 8.000 orang. Setiap tahun jumlah PNS mengalami penurunan lantaran banyak yang pensiun dan meninggal dunia. Pada 2021 ini, Pemkot Semarang akan mendapat tambahan ASN dan PPPK sebanyak 6.000 orang. (eyf)

Baca juga: Resep Rengginang Renyah Tahan Lama Cocok Jadi Camilan

Baca juga: PENASARAN Apa Isi Tas Pemimpin Teroris Ali Kalora yang Tewas Ditembak? Inilah Isi Lengkapnya

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG Pati Hari Ini, Senin 20 September 2021

Baca juga: Bareskrim Polri Periksa Tahanan hingga Petugas Rutan Terkait Penganiayaan Muhammad Kece

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved