Breaking News:

Berita Karanganyar

BPN Karanganyar Serahkan 126 Sertifikat Tanah Aset Pemda

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karanganyar menyerahkan 126 sertifikat tanah aset Pemkab Karanganyar. 

Penulis: Agus Iswadi | Editor: galih permadi
TRIBUNJATENG/AGUS ISWADI
Kepala ATR/BPN Karanganyar, Anton Jumantoro menyerahkan sertifikat aset milik Pemda kepada Bupati Karanganyar, Juliyatmono usai upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang di halaman Kantor ATR/BPN Karanganyar, Jumat (24/9/2021).  

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karanganyar menyerahkan 126 sertifikat tanah aset Pemkab Karanganyar

Sertifikat tersebut diserahkan oleh Kepala ATR/BPN Karanganyar, Anton Jumantoro kepada Bupati Karanganyar, Juliyatmono usai upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang di halaman Kantor ART/BPN Karanganyar, Jumat (24/9/2021).

Anton menyampaikan, secara keseluruhan pihaknya telah menyelesaikan 1.048 sertifikat tanah yang menjadi aset Pemda melalui program PTSL sejak Juni 2021.

Sertifikat tersebut termasuk fasos dan fasum dari pihak pengembang sebagai bentuk penyelamatan aset. 

"Sementara yang diserahkan 126 sertifikat, sisanya nanti kalau RI 1 mau melaksanakan pemberian sertifikat secara serentak," katanya kepada Tribunjateng.com. 

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan, pemanfaatan aset milik Pemda yang telah bersertifikat tersebut akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga supaya produktif. 

"Silahkan manfaatkan aset itu sesuai peruntukan.

Sesuai dengan zona yang ada di RDTR (rencana detail tata ruang), tata ruang harus sesuai. Misal  tanah persawahan milik pemda diperuntuk untuk pertanian.

Siapa yang bisa kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian," ungkapnya. 

Dia mengungkapkan, masih banyak aset milik Pemda yang saat ini belum bersertifikat seperti  jalan dan fasilitas lain yang ada di wilayah Karanganyar Kota dan Tawangmangu. 

"Harus didata dengan tertib itu dan itu (pensertifikatan) perlu waktu.

Sementara ini seperti itu dianggap biasa-biasa saja. Ternyata itu harus dicatat pensertifikatannya supaya ke depan tidak ada konflik soal pertanahan. Menghindari supaya tidak ada yang mengaku-aku," jelasnya. (Ais).

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved