Breaking News:

Berita Pekalongan

Jalan Dr Soetomo Kota Pekalongan Bebas Reklame Permanen Ilegal

Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI, Dishub, dan PLN, menertibkan serta membongkar paksa reklame-reklame permanen ilegal.

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI, Dishub, dan PLN, menertibkan serta membongkar paksa reklame-reklame permanen tak berizin (ilegal) dan melanggar ijin yang dipasang di median jalan sepanjang Jalan dr Sutomo, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Kasatpol PP Kota Pekalongan Sri Budi Santoso mengungkapkan bahwa, hasil dari penertiban, sekarang ini kondisi di sepanjang Jalan Sutomo seluruhnya sudah bebas dari reklame-reklame permanen ilegal di median jalan, baik dalam kondisi yang masih difungsikan namun ilegal atau tak berijin.

"Terutama reklame-reklame tersebut kondisi konstruksinya rusak hampir 50 % dalam skala ukuran besar."

"Sehingga, sangat mengganggu keindahan, kenyamanan, dan membahayakan keselamatan publik apabila sewaktu-waktu jatuh atau runtuh," ungkap Kasatpol PP Kota Pekalongan Sri Budi Santoso saat dihubungi Tribunjateng.com, Jumat (24/9/2021)

Menurutnya, pembongkaran paksa reklame itu dilakukan dua kali penertiban yakni pada tanggal 7 dan 21 September 2021.

"Ada 13 reklame permanen ilegal di sepanjang Jalan dr Sutomo dimana tahap I (7/9/2021), tim telah menertibkan 5 reklame pada siang hari, dan di tahap II (21/9/2021) ada 8 reklame yang terpaksa dibongkar mulai pukul 21.00 WIB - 05.00 WIB," ujarnya

SBS panggilan akrabnya Kasat Pol PP mengatakan, pembongkaran reklame permanen ilegal dengan menggunakan alat berat itu terpaksa dilakukan, karena sebelumnya dari tim koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kota Pekalongan telah mengirimkan surat perintah bongkar kepada para pemilik reklame tersebut.

"Alhamdulillah dua kali penertiban ini, semuanya sudah ditertibkan dengan pembongkaran. Sehingga, saat ini kondisi di jalan tersebut sudah bersih dan bebas dari reklame rusak/ilegal dalam ukuran-ukuran besar yang dipasang di median jalan," kata SBS.

Pihaknya menjelaskan, adapun penertiban reklame permanen ilegal ini bertujuan untuk memastikan iklim kepastian hukum dalam rangka, mendorong iklim investasi yang kondusif.

Sehingga, semua penyelenggara reklame memiliki aturan main yang sama yaitu menaati peraturan perundang-undangan dengan mengajukan ijin dan membayar retribusi/pajak.

"Imbauan kami, agar semua penyelengara reklame menaati ketentuan itu, dan yang punya reklame masih berfungsi namun kondisinya rusak bisa segera ditertibkan, agar tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, dan yang paling penting tidak membahayakan keselamatan masyarakat," jelasnya. (Dro)

TONTON JUGA DAN SUBSCRIBE :

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved