Breaking News:

Berita Kudus

Peringatan HUT UUPA, Bupati Hartopo: 300 Bidang Aset Pemkab Kudus Belum Bersertifikat

Bupati Kudus HM Hartopo menyebut ada 300 bidang aset Pemerintah Kabupaten Kudus yang belum bersertifikat

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Rifqi Gozali
Pegawai ATR/BPN Kudus saat mengikuti Upacara HUT ke-61 UUPA di halaman Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat (24/9/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bupati Kudus HM Hartopo menyebut ada 300 bidang aset Pemerintah Kabupaten Kudus yang belum bersertifikat.

Hal itu disampaikan olehnya seusai upacara HUT ke-61 Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) di halaman Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat (24/9/2021).

"Apresiasi BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kudus. Kerja sama luar biasa. Sangat sinergis, khususnya menyelesaikan legalitas aset-aset Pemkab Kudus," kata Hartopo.

Kali ini, kata Hartopo, BPN masih mendata dan bekerja keras dalam menyelesaikan target pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) aset milik Pemkab Kudus. Pasalnya, masih ada 300 bidang yang belum bersertifikat.

"Target BPN kurang 300 (sertifikat. Semoga bisa menutup semua di akhir tahun," katanya.

Lebih dari itu, kata Hartopo, dia mengingatkan akan pentingnya legalitas. Oleh karena itu dia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan lahan.

"Permasalahan di lapangan izin mendirikan bangunan sebetulnya kita sudah tekankan dinas terkait, termasuk usaha yg didirikan  tanpa izin di lahan hijau yg saat ini sudah beroperasional. Makanya kita tegas ,semuanya di dalam penegakan perda operasi di Kudus mana-mana yg saja yg dikasih warning, disosialisasi terus dikasih warning. Jangan sampai Ini malah menjamur," katanya.

Kemudian, lanjut dia, jika terdapat penyalahgunaan legalitas lahan pihaknya mengedepankan langkah-langkah yang lebih manusiawi. Namun ke depan jika ada yang keterlaluan, maka pihaknya akan menindak tegas.

"Contoh sudah diperingatkan, disegel, masih nekat. Sementara ini kita sudah sinergis termasuk APH (aparat penegak hukum) yang ikut  menangani seperti ini, kita Sendiri punya APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) untuk Inspektorat mengkaji semua dan mereview bangun-bangunan yang banyak pelanggaran di sini. ada kolaborasi antara Pemkab dan BPN dan pihak terkait penanganan pelanggaran seperti ini," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved