Breaking News:

Berita Semarang

Data Penerima Bantuan Iuran BPJS Diperbarui, Mensos Tri Rismaharini Cek 9 Juta Data Tak Padan

Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pemutakhiran data penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan.

Editor: moh anhar
Dok.Pemkot Surabaya
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma pamitan pada warga Surabaya tepat pada perayaan di Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-727, Minggu (31/5/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Data Tidak Padan termasuk dalam penetapan PBI-JKN.

Berdasarkan pengecekan, terdapat sekitar 9 juta data yang tidak padan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pemutakhiran data penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan.

Pertama pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diatur pada Pasal 14 ayat 2 bahwa penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Kedua, pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan pada Pasal 8 (2) bahwa identitas peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas yang terintegrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir.

Baca juga: Riski Manajer Beberkan Kondisi Terkini Tukul Arwana Alami Pendarahan Otak

Baca juga: Video Isoman di Rumah, Guru MTs Rengging Jepara Dijenguk Bupati

Jadi harus padan dengan Dukcapil.

Ketiga dengan merujuk pada Permensos Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Disebutkan pada Pasal 4, bahwa PBI JK bersumber dari DTKS yang ditetapkan oleh Menteri.

Risma mengatakan, proses penetapan data yang telah padan, dilakukan sebulan sekali.

Penetapan PBI JKN ditetapkan sebulan sekali pada minggu pertama setelah menetapkan DTKS.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved