Breaking News:

Guru Berkarya

Menjentik Perundungan melalui Materi Pelanggaran HAM

Kebijakan sekolah menjadi dasar utama sebagai pedoman untuk mencegah perundungan atau kebijakan anti perundungan.

Editor: abduh imanulhaq
IST
Iis Risnawati SPd, Guru PPKn SMKN 1 Tambun Utara Bekasi 

Oleh: Iis Risnawati SPd, Guru PPKn SMKN 1 Tambun Utara Bekasi

IDEALNYA setiap guru harus memahami yang perlu dilakukan dalam menghadapi kasus perundungan. Perundungan atau lebih terkenal dengan istilah bullying terjadi setiap kali seseorang dengan sengaja bersikap kasar pada orang lain dan umumnya dilakukan lebih dari sekali. Pada peristiwa ini, orang yang menjadi korban perundungan tersebut merasa tidak bisa membela dirinya sendiri.

Perundungan merupakan suatu tindakan agresif yang tidak diinginkan oleh orang lain atau kelompok lain dan terdapat kekuatan yang tidak seimbang, diulangi beberapa kali, dan kemungkinan besar akan terus berulang. Perundungan dapat membahayakan dan menyebabkan gangguan pada korban perundungan. Gangguan pada orang yang ditarget meliputi bahaya fisik, psikis, sosial, dan edukasional menurut Gladen et. al., (2014)

Kebijakan sekolah menjadi dasar utama sebagai pedoman untuk mencegah perundungan atau kebijakan anti perundungan. Karena peserta didik memerlukan peraturan yang sangat jelas terhadap sanksi atau konsekuensi untuk pelaku perundungan. Hal tersebut bertujuan sebagai batasan atau peringatan dalam mengendalikan perilaku peserta didik yang buruk dan melakukan preventif (pencegahan) bahkan perbaikan bagi pelaku-pelaku perundungan. Sehingga setiap peserta didik bisa memahami dengan jelas, dan mampu menimbulkan kesadaran anti perundungan.

Bagaimana tugas seorang guru untuk mencegah dan menghadapi peserta didik ketika melakukan perundungan atau memotivasi peserta didik yang dirundung setelah mengalami perundungan? Hal terpenting yang harus diketahui oleh guru yaitu penyebab dan alasan yang melatarbelakangi perundungan.

Latar belakang perundungan akan menjadi pertimbangan dalam mengambil langkah penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks pelangaran hak pribadi (personal right). Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir, bersifat universal, dimiliki tanpa adanya perbedaan baik jenis kelamin, suku, agama dan ras dijelaskan oleh Miriam Budiarjo (1982). Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul di antara peserta didik berbentuk diskriminasi, dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani.

Pada pelajaran PPKn di SMKN 1 Tambun Utara, menjentik masalah perundungan melalui materi Hak Asasi Manusia dan UUD 1945 pasal 28 Pasal 28G (1) dan (2). Materi tersebut salah satu penekanan pemahaman sebagai upaya perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM. Hak Asasi Manusia dalam pelajaran PPKn menjadi bagian pendidikan untuk menegakan HAM pada lingkungan peserta didik dalam mengatasi perundungan (bullying).

Penyebab utama terjadinya perundungan pada peserta didik yaitu rendahnya kesadaran atau keterbatasan kemampuan pengetahuan peserta didik terhadap penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Upaya dan strategi guru PPkn dalam menyampaikan materi Hak Asasi Manusia sebagai cara untuk mencegah tindakan pelanggaran HAM dalam perspektif perundungan di SMKN 1 Tambun Utara terus dilaksanakan.

Upaya penegakan HAM dalam lingkup peserta didik bisa dimulai mempelajari makna Hak Asasi Manusia dengan pemahaman tutor sebaya dengan mengajari teman tentang kebaikan, mengendalikan diri untuk tidak melakukan tindakan perundungan. Aplikasinya dapat dilakukan dengan menasehati teman yang melakukan perundungan, melerai dan melindungi teman yang mengalami perundungan.  

Hal ini merupakan tindakan preventif sederhana dalam upaya penegakan Hak Asasi pada peserta didik. Konsep tersebut sebagai imlpementasi dalam kompetensi dasar peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas, yang dilandasi ajaran agama atau kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapannya tetap berpedoman pada instrumen hukum HAM Indonesia dan hukum HAM Internasional. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved