PPKM Level 2

Alasan Kenapa Hotel dan Restoran Tolak Sertifikasi CHSE

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menolak program sertifkasi Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE)

lonelyplanet.com
Ilustrasi hotel 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menolak program sertifkasi Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) yang akan diterapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). 

Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan, CHSE hanya sebatas marketing gimmick dan tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan pengunjung. 

"Sejak kemunculan dan penerapannya CHSE ini belum memberikan dampak signifikan terhadap usaha hotel dan restoran, hal tersebut hanya bersifat sebagai marketing gimmick dengan labeling I do Care," kata Sutrisno dalam konferensi pers virtual, Senin (27/9).

Sutrisno Iwantono mengatakan, mewajibkan sertifikasi CHSE justru bertentangan dengan upaya pemulihan bisnis pariwisata, di mana hotel dan restoran menjadi sektor terdampak paling buruk akibat pandemi Covid-19.

"Kalau diwajibkam, tidak bisalah. Bagaimana maksa non bintang diwajibkan begitu, sementara dia nutupin biaya lainnya tidak bisa, lalu akibatnya itu tidak terizin ya tutup mereka. Saya lihat ini (CHSE) penting memang, tapi situasinya ini yang tidak memungkinkan diterapkan sekarang," kata Sutrisno.

Menurutnya, usaha hotel dan restoran pada saat ini sudah terlalu banyak sertifikasi yang diterapkan, seperti sertifikasi usaha, laik sehat, profesi, K3 dan lainnya, yang semuanya tentu membawa konsekuensi biaya tambahan. 

"Sekarang protokol kesehatan yang diterapkan pada sektor hotel dan restoran telah dilaksanakan dengan baik, bahkan menjadi sektor yang paling siap dalam mengimplementasikan prokes tersebut," tuturnya.

Oleh sebab itu, kata Sutrisno, sertifikasi CHSE tidak layak untuk dijadikan kewajiban setiap tahun dengan biaya yang berat, apalagi menjadi poin untuk dimasukan dalam perizinan online single submission (OSS).

"Ini akan sangat memberatkan dan tidak berdampak peningkatan ekonomi bagi wisata, khususnya hotel dan restoran. Apalagi OSS ini sangat rumit, jauh dari sempurna sehingga banyak menimbulkan masalah baru bagi kegiatan bisnis," tuturnya.

Sutrisno juga menyebut kondisi hotel dan restoran pada saat ini masih mengalami tekanan, meski pemerintah telah melakukan pelonggaran di masa PPKM. "Masih jauh dari kondisi normal, masih babak belur. Untuk bisa menutup variable cost saja masih sulit," kata Sutrisno.

Menurut Sutrisno, saat pemberlakuan PPKM ketat yakni level 4, okupansi hotel hanya berada pada kisaran 10 persen hingga 10 persen.

"Sekarang memang sudah mulai merangkak, tetapi belum signifikan. Tamu hotel juga kan lebih banyak dari luar daerah," ucapnya.

Terpisah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan mengajak diskusi pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) soal penolakan penerapan sertifikasi CHSE. 

Sandiaga mengatakan PHRI merupakan mitra utama Kemenparekraf. Soal penolakan itu, ucap Sandi, perlu dibahas lebih lanjut dengan duduk bersama. Ia akan menugaskan jajarannya untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama pelaku ekonomi kreatif soal CHSE.

"Kita perlu lebih ngobrol sama teman-teman PHRI sebagai mitra. Saya tugaskan para staf ahli untuk lebih mensosialisasikan dan mendiskusikannya," ucap Sandiaga.

Sandi menerangkan, standar protokol kesehatan yang terangkum dalam CHSE akan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. Ia menegaskan bahwa panduan CHSE merupakan gold standard dalam pengelola usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi Covid-19.

"Ini kita harapkan akan dipatuhi, diterapkan ketat, di hotel, restoran, tempat wisata kalau biaya mahal kita akan sesuaikan. CHSE tidak monopoli tapi jadi standard setiap lembaga sertifikasi audit kesiapan CHSE dan ini akan langsung terintegrasi," imbuh Sandiaga.

Sertifikasi CHSE saat ini ditanggung oleh pemerintah. Namun ke depan, akan ditanggung oleh pelaku usaha dan menjadi salah satu pola protokol kesehatan secara otomatis dalam kegiatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Pada nantinya pemerintah akan memberikan bantuan, bagi yang membutuhkan utamanya usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif yang perlu benar-benar dibantu," ujar Sandi.(Tribun Network/nis/sen/wly)

Baca juga: Cara Membuat Donat Kampung Empuk

Baca juga: OPINI : Menolak Narasi Kekerasan dalam Pendidikan

Baca juga: Prediksi Liga Champions Shakhtar vs Inter Milan, Eks Pemain AS Roma dan Lazio Jadi Kartu AS Inzaghi

Baca juga: Hotline Semarang : Mohon Pak Polisi Makin Tegas Menertibkan Knalpot Brong

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved