Breaking News:

PPKM Level 2

Alasan Kenapa Hotel dan Restoran Tolak Sertifikasi CHSE

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menolak program sertifkasi Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE)

lonelyplanet.com
Ilustrasi hotel 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menolak program sertifkasi Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) yang akan diterapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). 

Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan, CHSE hanya sebatas marketing gimmick dan tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan pengunjung. 

"Sejak kemunculan dan penerapannya CHSE ini belum memberikan dampak signifikan terhadap usaha hotel dan restoran, hal tersebut hanya bersifat sebagai marketing gimmick dengan labeling I do Care," kata Sutrisno dalam konferensi pers virtual, Senin (27/9).

Sutrisno Iwantono mengatakan, mewajibkan sertifikasi CHSE justru bertentangan dengan upaya pemulihan bisnis pariwisata, di mana hotel dan restoran menjadi sektor terdampak paling buruk akibat pandemi Covid-19.

"Kalau diwajibkam, tidak bisalah. Bagaimana maksa non bintang diwajibkan begitu, sementara dia nutupin biaya lainnya tidak bisa, lalu akibatnya itu tidak terizin ya tutup mereka. Saya lihat ini (CHSE) penting memang, tapi situasinya ini yang tidak memungkinkan diterapkan sekarang," kata Sutrisno.

Menurutnya, usaha hotel dan restoran pada saat ini sudah terlalu banyak sertifikasi yang diterapkan, seperti sertifikasi usaha, laik sehat, profesi, K3 dan lainnya, yang semuanya tentu membawa konsekuensi biaya tambahan. 

"Sekarang protokol kesehatan yang diterapkan pada sektor hotel dan restoran telah dilaksanakan dengan baik, bahkan menjadi sektor yang paling siap dalam mengimplementasikan prokes tersebut," tuturnya.

Oleh sebab itu, kata Sutrisno, sertifikasi CHSE tidak layak untuk dijadikan kewajiban setiap tahun dengan biaya yang berat, apalagi menjadi poin untuk dimasukan dalam perizinan online single submission (OSS).

"Ini akan sangat memberatkan dan tidak berdampak peningkatan ekonomi bagi wisata, khususnya hotel dan restoran. Apalagi OSS ini sangat rumit, jauh dari sempurna sehingga banyak menimbulkan masalah baru bagi kegiatan bisnis," tuturnya.

Sutrisno juga menyebut kondisi hotel dan restoran pada saat ini masih mengalami tekanan, meski pemerintah telah melakukan pelonggaran di masa PPKM. "Masih jauh dari kondisi normal, masih babak belur. Untuk bisa menutup variable cost saja masih sulit," kata Sutrisno.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved