Breaking News:

OPINI

SI KEREN Sistem Keuangan Realisasi Anggaran Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Si KEREN merupakan sistem yang akan mewujudkan pertanggungjawaban yang akuntabel, cepat, dan tepat.

Editor: abduh imanulhaq
IST
Nency Widya Rahayu SE Akt, Kasubag Keuangan DPMPTSP Prov Jawa Tengah 

Oleh: Nency Widya Rahayu SE Akt, Kasubag Keuangan DPMPTSP Prov Jawa Tengah

DALAM penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan keuangan menjadi sangat penting. Oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan keuangan adalah Penatausahaan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Tertib berarti keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah pengelola keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien dapat dilihat dari pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu upaya mewujudkan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah adanya pengawasan dan pengendalian. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelengkapan dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD memiliki tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD yang selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban keuangan.

Demikian latar belakang  keberadaan SI KEREN (Sistem Keuangan Realisasi Anggaran) dalam rangka akuntabilitas keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Si KEREN merupakan sistem yang akan mewujudkan pertanggungjawaban yang akuntabel, cepat, dan tepat.

Melalui Si KEREN, informasi kinerja keuangan akan tersampaikan lebih transparan. Si KEREN menyediakan beberapa inovasi antara lain verifikasi menggunakan sistem, dimana para verifikator akan melakukan verikasi secara digital.

Si KEREN juga menyediakan penyusunan dokumen perjalanan dinas secara on line melalui E-SPT dimana penandatangan SPT dan SPPD sudah menggunakan Tangan Elektronik (TTE). Selain itu dalam Si KEREN juga tersedia informasi mengenai realisasi keuangan dan fisik setiap bulannya. Harapannya sistem ini dapat direplikasi oleh OPD lain agar pengelolaan keuangan di Jawa Tengah semakin baik dan lebih akuntabel. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved