Taliban Larang Perempuan Afghanistan Jadi Dosen di Universitas, Akan Ada Tirai di Kelas 

TRIBUNJATENG.COM, KABUL - Di bawah penguasaan Taliban, kini perempuan Afghanistan tidak akan lagi diizinkan menghadiri kelas atau bekerja di Universitas Kabul.

Hal itu berdasar pada pengumuman rektor baru yang ditunjuk Taliban pada Senin (27/9/2021).

Pelarangan perempuan Afghanistan jadi dosen itu dilakukan sampai yang mereka sebut lingkungan Islam diciptakan.

Aturan itu merupakan langkah terbaru dalam pengecualian wanita dari kehidupan publik di Afghanistan ketika Taliban berkuasa.

"Selama lingkungan Islam yang nyata tidak disediakan untuk semua, wanita tidak akan diizinkan untuk datang ke universitas atau bekerja. Islam dulu," kata Mohammad Ashraf Ghairat di akun Twitter resminya melansir CNN.

Sebelumnya pada Senin (27/9/2021), Ghairat berkicau dalam bahasa Pashto, bahwa universitas sedang mengerjakan rencana untuk mengakomodasi mengajar siswa perempuan.

Tetapi dia tidak mengatakan kapan rencana ini akan selesai.

“Karena kekurangan dosen perempuan, kami sedang menyusun rencana agar dosen laki-laki bisa mengajar mahasiswi dari balik tirai di dalam kelas. Dengan begitu akan tercipta lingkungan yang islami bagi mahasiswi untuk mengenyam pendidikan,” tulisnya di Twitter.

Pengangkatannya sebagai rektor Universitas Kabul oleh Taliban disambut dengan badai kritik atas kurangnya kredensialnya.

Ghairat membalas penilaian tersebut di Twitter, dengan mengatakan bahwa dia melihat dirinya "sepenuhnya memenuhi syarat untuk memegang kursi ini."

Dia juga memaparkan visinya untuk institusi tersebut pada Selasa (28/9/2021).

Tujuan Universitas Kabul kata dia, adalah menjadi pusat bagi "semua Muslim sejati di seluruh dunia untuk berkumpul, meneliti dan belajar" dan untuk "mengislamkan ilmu pengetahuan modern."

"Saya di sini untuk mengumumkan bahwa kami akan menyambut cendekiawan dan mahasiswa pro-Muslim untuk mendapatkan manfaat dari lingkungan Islam yang nyata," tulisnya di Twitter.

Taliban, yang memerintah Afghanistan dari 1996 hingga 2001 tetapi dipaksa turun dari kekuasaan setelah invasi pimpinan AS, secara historis memperlakukan perempuan sebagai warga negara kelas dua.