Banjarnegara Masuk Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, 5 Kecamatan Ini Jadi Sasaran Program

TRIBUNBANYUMAS. COM, BANJARNEGARA - Kabupaten Banjarnegara termasuk satu dari beberapa daerah di Jawa Tengah yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah. 

Plh. Bupati Banjarnegara, Syamsudin  menjelaskan, pemerintah pusat telah menetapkan 35 kabupaten di 7 provinsi di Indonesia untuk prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Di Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.

Khusus di Kabupaten Banjarnegara, telah ditetapkan 5 kecamatan yang menjadi prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem yakni, Kecamatan Bawang, Kecamatan Susukan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Pagentan, dan Kecamatan Punggelan.

"Dari masing-masing kecamatan tersebut ditetapkan 5 desa untuk fokus penanganan kemiskinan ekstrem," jelasnya, Kamis (30/9/2021) 

Yusuf Agung Prabowo selaku Plt kepala Baperlitbang mengatakan, Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin direncanakan berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah pada 7 Oktober 2021 mendatang. 

"Di sana, Wapres akan meninjau booth atau stan untuk 5 kabupaten itu, termasuk ada 1 booth/stan Banjarnegara. Jadi seperti pameran. Cuma isinya adalah data  dokumen, foto, video, banner strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banjarnegara," katanya

Penanggulangan kemiskinan ekstrem ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden yakni dengan target pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem mencapai 0%.

Secara internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari 1,91 $ ppp (purchasing power parities) atau sekitar Rp 27.313 per hari (kurs US$ 1 sama dengan Rp.14.300).

Percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan menggunakan tiga strategi, yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Merespon kebijakan pemerintah pusat terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem itu, Plh. Bupati Banjarnegara, bersama Sekretaris Daerah dan  Organisasi Perangkat Daerah terkait menggelar rapat koordinasi beserta lembaga eksternal lain terkait. 

Dari koordinasi tersebut diharapkan dapat tersinergi program penanggulangan kemiskinan ekstrem dari Pemerintah Daerah dan Desa dengan program Kementerian. 

"Harapannya  selain intervensi dari  pemerintah, juga dapat melibatkan unsur non-pemerintah untuk berperan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjarnegara," katanya. (*)