Senin, 27 April 2026
Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Semarang

Pedagang Pasar Johar Semarang yang Setuju Hasil Undian Diminta Tempati Lapak 10 Oktober 2021

Pemerintah Kota Semarang mengimbau para pedagang Pasar Johar yang tidak bermasalah dengan pengundian dan penataan bisa segera menepati lapak

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: galih permadi
TRIBUNJATENG.COM/HERMAWAN HANDAKA
Perwakilan pedagang Pasar Johar melakukan audiensi dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, di Lobi kantor Walikota, Kamis (30/9/2021). Sebelumnya, pedagang berencana melakukan demo. Namun, dengan pertimbangan pandemi Covid-19, demo batal dilakukan dan diganti dengan audiensi. Dalam audiensi, perwakilan pedagang menyampaikan unek-unek dan aspirasinya kepada wali kota, antara lain mengenai persoalan zonasi yang tidak cocok, pemerintah tidak akomodatif, permintaan para pedagang untuk tetap bertahan di MAJT sebelum dibangunkan pasar grosir, hingga keluhan pedagang mengenai lapak. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang mengimbau para pedagang Pasar Johar yang setuju dengan pengundian dan penataan bisa segera menepati lapak sesuai nomor yang didapatkan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fravarta Sadman mengatakan, pedagang diharapkan sudah masuk maksimal tanggal 10 Oktober mendatang sesuai yang disampaikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Selaku dinas teknis, pihaknya akan menindaklanjuti keputusan atau hasil audiensi yang dilakukan perwakilan pedagang dan wali kota pada Kamis (30/9/2021).

Satu di antaranya mendirikan posko untuk menangani persoalan yang dihadapi para pedagang mengenai penataan kembali ke Pasar Johar.

Pihaknya menyiapkan posko di Johar Tengah lantai 2.

Satu diantara beberapa persoalan yang disampaikan pedagang dalam audiensi yaitu adanya pedagang yang seharusnya mendapatkan lapak namun terundi mendapat kios, begitu pula sebaliknya.

Menurut Fravarta, hal itu dimungkinkan karena pedagang kurang tepat atau tidak jujur dalam mengisi data di E-Pandawa saat registrasi.

Pasalnya, Dinas Perdagangan mengacu pada data yang diisi oleh para pedagang dalam melakukan pengundian.

"Ketika ada hal-hal yang tidak benar, kami cut dulu.

Kami akan mendirikan posko bersama PPJP agar lebih valid," terangnya.

Dia menyebutkan, data pedagang sebanyak 3.802 orang.

Sedangkan, lapak yang tersedia sekitar 5.000 lapak. Namun, belum seluruhnya dapat ditempati.

Maka, pihaknya mengatur konsep agar seluruh pedagang bisa masuk.

"Setelah tertara baru kami bicarakan selanjutnya.

Sambil kami menunggu teman-teman yang masih ketinggalan. Konteksnya tetep untuk pedagang lama. Kami tidak ada pedagang baru," jelasnya. (eyf)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved