Breaking News:

UMKM

Potensi Pembiayaan UMKM Dinilai Masih Besar, Tapi 69,5% Pelaku Usaha Belum Terima Kredit

Keberhasilan rights issue PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dalam rangka pembentukan holding ultra mikro (UMi)

SHUTTERSTOCK
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Keberhasilan rights issue PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dalam rangka pembentukan holding ultra mikro (UMi) membuat perseroan memiliki modal besar dalam menggarap penyaluran kredit ke sektor UMKM.

Dengan berhasil menghimpun rights issue senilai Rp 95,9 triliun, termasuk di dalamnya dalam bentuk non-tunai, yakni seluruh saham Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), akan membuat kemampuan BRI lebih andal dalam melayani UMKM.

BRI akan bisa lebih bersaing di bisnis UMKM dengan tambahan modal jumbo itu. Sementara, Bank Indonesia (BI) sebelumnya mengatakan, potensi pembiayaan UMKM masih sangat besar. Justru yang harus didorong adalah partisipasi bank dalam mendukung sektor tersebut.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Juda Agung mengatakan, aturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) ditujukan untuk mereformasi kebijakan rasio UMKM yang sudah diterbitkan pada 2015. Aturan ini diharapkan mendorong ekosistem UMKM.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung mengatakan, total pembiayaan UMKM per Juni 2021 baru mencapai Rp 1.135 triliun, atau 20,51% dari total kredit perbankan.

Sementara berdasarkan hasil survei BI, sebanyak 69,5 persen UMKM belum menerima kredit. Dari jumlah itu, sebanyak 43,1 persen sebenarnya membutuhkan kredit atau senilai Rp 1.605 triliun.

Untuk mendorong pembiayaan UMKM inilah BI menerbitkan aturan RPIM. Dengan aturan itu, perbankan yang tidak memiliki keahlian dalam pembiayaan UMKM secara langsung diberi opsi untuk turut serta mendukung UMKM.

"Jadi potensi demand kredit masih sangat besar. Kalau bank tidak memiliki exspertise melakukan pembiayaan langsung ke UMKM, dengan aturan RPIM ini ada opsi lain.

Bank bisa menyalurkan kredit lewat mitra seperti fintech atau membeli surat berharga pembiayaan inklusif (SBPI) yang underlying-nya pembiayaan UMKM," jelasnya, dalam konferensi pers, Jumat (3/9).

Pembiayaan inklusif dalam hal ini yang dimaksud bukan hanya UMKM, tetapi juga korporasi UMKM, dan perorangan berpenghasilan rendah (PBR). Perbankan harus memenuhi RPIM 20 persen per Juni 2022, lalu 25 persen pada Juni 2023, dan 30 persen pada 2024.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved