Breaking News:

Kemenparekraf Siapkan HKI untuk Bisa Jadi Agunan Bank

rancangan peraturan pelaksana UU No. 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif mengatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual

Editor: Vito
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, BANDUNG - Hak Kekayaan Intelektual (HKI/Haki) tengah disiapkan untuk dapat dijadikan agunan saat meminjam dana ke perbankan.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah menyelesaikan aturannya.

"Nanti akan ada beberapa aturan turunannya," ujar Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Barekraf, Hanifah Makarim, Selasa (5/10).

Seperti diketahui, rancangan peraturan pelaksana UU No. 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif mengatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, atau intelectual property (IP).

Kemenparekraf juga mengedukasi lembaga pembiayaan, supaya bisa bersinergi dengan kebijakan tersebut. Selain itu, pelaku industri kreatif perlu diberi pemahaman agar tidak lagi sekadar asal menandatangani surat kontrak kerja sama dengan investor.

"Ini bukan hal mudah, belum banyak lembaga pembiayaan yang paham dan mengerti, kita harus mengedukasi dulu ke lembaga pembiayaan, kemudian baru pemerintah," tuturnya.

Hanifah menuturkan, aturan ini akan membantu para pelaku ekraf, misalnya pada industri film. "Yang mereka punya itu ya IP, mereka gak punya aset bergerak atau benda terlihat. Mereka punya ya ide film atau games," jelasnya.

Tak hanya itu, dia menambahkan, sineas harus mengerti bagaimana cara memonetisasi kontennya, sehingga tidak ada lagi cerita idenya dibajak orang lain. Maka dari itu, dalam hal kekayaan intelektual perlu kerja sama dalam ekosistem perfilman Indonesia.

Apalagi, Hanifah menyatakan, banyak yang belum sadar bahwa IP ini bisa diuangkan. Contohnya Upin Ipin, dari film kemudian bisa ada animasinya, kemudian dia bikin merchandisenya, mulai dari boneka, kaos, pernak pernik, dan lain-lain.

"Itu kan turunannya banyak, dan itu bisa jadi uang. Belum banyak pelaku industri kreatif yang sadar dan mengerti," ungkapnya.

Direktur Program Akatara 2021, Vivian Idris menjelaskan pentingnya memahami IP di industri konten Indonesia.

Akatara 2021 menjadi forum penghubung sineas dengan investor, untuk menciptakan akses pembiayaan dan mengembangkan ekosistem dengan mendorong film entrepreneurship.

Adapun, Direktur Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kemenparekraf, Robinson Sinaga mengungkapkan, pihaknya memfasilitasi pendaftaran Haki alias gratis. "Dari 2016, hampir 9.000 yang kami fasilitasi (pendaftaran Haki-Red)," tuturnya.

Setiap tahun, menurut dia, pihaknya membantu 1.000-2.000 pelaku ekraf mendapatkan sertifikat Haki. Mulai dari administrasi diurus Kemenparekraf, finansial pun digratiskan. "Tapi tahun ini karena terkena refocusing anggaran, jadi tidak sebanyak tahun lalu," ucapnya.

Ketika ditanya berapa banyak pelaku ekraf yang sudah memiliki Haki, Robinson menjawab, masih rendah. Yakni 11,05 persen dari sekitar 8 juta-9 juta pelaku. (Kompas.com/Reni Susanti)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved