Breaking News:

Berita Tegal

Bupati Tegal Umi Azizah: Percepat Penyaluran DAK Fisik untuk Bantu Gerakkan Ekonomi Lokal

Penyerapan pagu DAK pembangunan fisik di Kabupaten Tegal senilai Rp 155,7 miliar perlu dipercepat untuk menggerakkan perekonomian.

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: moh anhar
HUMAS PEMKAB TEGAL
Bupati Tegal Umi Azizah, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2021 belum lama ini berlokasi di Ruang Rapat Bupati. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Penyerapan pagu dana alokasi khusus (DAK) pembangunan fisik di Kabupaten Tegal senilai Rp 155,7 miliar perlu dipercepat untuk menggerakkan perekonomian lokal. 

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2021 belum lama ini. 

Serapan tersebut menurut Umi sangat penting artinya dan menjadi hal yang ditunggu masyarakat. 

Hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan dari DAK akan sangat membantu mempercepat pemulihan ekonomi lokal yang secepatnya harus direalisasikan dan tepat sasaran agar perputaran ekonominya berjalan semakin cepat.

Baca juga: Waras, Penjual Pigura Jadi yang Kali Pertama Masuk Pasar Johar Semarang Pasca-rehabilitasi

Baca juga: Kreatif, Warga Karanganyar Bikin Olahan Pizza Berbahan Singkong Jarak Towo

Baca juga: Warga Ayodyapala Semarang Bagi Sayur Sembako Gratis, Bantu Warga Terdampak Pandemi Covid-19

“Ujung-ujungnya kemiskinan dan pengangguran kita bisa berkurang, tingkat kesenjangan pun bisa menurun,” kata Umi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Jumat (8/10/2021). 

Kendala penyerapan DAK sebagai stimulus belanja pemerintah harus disikapi serius dengan mengakselerasi kinerja aparaturnya untuk bekerja cepat, memperkuat sinergi, kolaborasi, saling koreksi, dan saling memperbaiki agar pelaksanaan program atau kegiatan melalui DAK berjalan efektif.

Percepatan serapan DAK, termasuk pula dana desa penting. Tapi menurut Umi, mengikuti prosedur itu juga penting dan lebih penting lagi adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. 

Sehingga di sini juga diperlukan peran pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan program.

Pengawasan harus bisa menjamin tidak ada satu rupiah pun yang salah sasaran, salah guna, apalagi dikorupsi. 

Untuk itu pihaknya meminta aparat pengawas intern pemerintah (APIP) bisa mencari penyebab keterlambatan realisasi belanja DAK.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved