Breaking News:

Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo Bikin Satgas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 5 Daerah di Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, langsung mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: Daniel Ari Purnomo
Humas Pemprov Jateng
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, memimpin rapat tindak lanjut arahan Wakil Presiden terkait angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, Jumat (8/10/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, langsung mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Yaitu dengan membentuk Satgas khusus percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang diketuai oleh Sekda Jawa Tengah, Sumarno.

Ganjar mengatakan, Satgas tersebut akan bekerja menyelesaikan kemiskinan ekstrem di lima daerah, yaitu Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.

"Satgas ini kami bentuk untuk mempercepat. Kan ini waktunya pendek, hanya sampai Desember harus selesai. Saya rasa kita perlu tim khusus atau satgas untuk bisa melakukan percepatan. Saya khawatir ada beberapa kabupaten yang tidak siap, maka kita harus bantu mereka," kataGanjar, usai rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di kantornya, Jumat (8/10/2021).

Tugas Satgas, lanjut Ganjar, yang paling penting adalah verifikasi dan validasi data.

Sebab dari data yang sudah ada, tercatat 27 ribu lebih masyarakat miskin ekstrem yang ada di 5 daerah itu.

Setelah verval selesai, maka tindakan lanjutan adalah intervensi.

"Verval ini kuncinya, agar tidak keliru. Sebab kita punya contohnya, ada orang di Banyumas, dia masuk desil satu. Tapi semuanya ada, air minum ledeng, sumur terlindungi, listrik sudah PLN, fasilitas BAB sudah punya, tinja sudah ada tangki, RTLH tidak prioritas. Tapi kenapa masih masuk data? Nah yang begini-begini ini harus diselesaikan," tegasnya.

Secara keseluruhan, kata Ganjar, angka kemiskinan ekstrem di Jateng masih ada sekitar 1,5 juta orang.

Namun itu berasal dari berbagai daerah.

Dan untuk percepatan kali ini, hanya 5 kabupaten yang menjadi prioritas pusat agar diselesaikan hingga akhir Desember tahun ini.

"Tapi saya ingatkan, bahwa penanganan harus pararel. Sekarang kan sedang menyusun RAPBD 2022, saya minta itu dimasukkan agar berlanjut. Sehingga, desil satu bisa diselesaikan maksimal sampai akhir 2022," pungkasnya.

Sementara itu, Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, agar penanganan kemiskinan ekstrem ini dilakukan secara kolaboratif antara provinsi dengan daerah.

Ia juga meminta agar sumber anggaran diambilkan tidak hanya dari anggaran negara, tapi bisa dari Baznas, CSR atau filantropi.

"Selain itu, program pendampingan satu OPD satu desa binaan yang sudah jalan di provinsi harus ditingkatkan. Mereka-mereka yang mendampingi desa-desa itu harus bekerja optimal agar target bisa tercapai," ujarnya. (nal)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved