Berita Kriminal

Polisi Hentikan Penyelidikan Pelecehan Seksual Pejabat Daerah ke Anak Kandung, Istana Angkat Bicara

Seorang ASN yang memiliki jabatan di pemerintah daerah Luwu Timur diduga melakukan pelecehan seksual kepada anak kandungnya.

Editor: rival al manaf
Shutterstock
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Seorang ASN yang memiliki jabatan di pemerintah daerah Luwu Timur diduga melakukan pelecehan seksual kepada anak kandungnya.

Namun proses penyelidikannya dihentikan polisi sejak 2019 lalu.

Kini, publik minta kasus tersebut kembali dibuka salah satu dorongan itu justru datang dari Istana Negara.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pihaknya berharap Polri kembali membuka proses penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap tiga anak kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Baca juga: Resep Wedang Jahe Rempah, Pas jadi Minuman Keluarga yang Sehat saat Ajhir Pekan

Baca juga: Cara Membuat Donat Tape Empuk dan Lembut

Baca juga: Hasil Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa, Belanda Hampir Ditahan Imbang, Jerman Hampir Tumbang

KSP menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya tindak pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh tiga kakak beradik berusia di bawah 10 tahun tersebut.

"Walaupun kasus telah berlangsung pada tahun 2019, dan penyelidikan telah dihentikan oleh Polres, KSP berharap agar Polri membuka ulang proses penyelidikan kasus tersebut," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/10/2021).

"Peristiwa perkosaan dan kekerasan seksual kepada anak ini sangat melukai nurani dan rasa keadilan masyarakat," tegasnya.

Jaleswari menuturkan, Presiden Jokowi sangat tegas dan tidak bisa mentolerir predator seksual anak.

Karena itulah pada 7 Desember 2020 presiden meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas tentang Penanganan Kasus Kekerasan kepada Anak tanggal 9 Januari 2020 Presiden Jokowi juga memberi arahan agar kasus kekerasan terhadap anak ditindaklanjuti secepat-cepatnya.

"Presiden Jokowi juga menginginkan agar pelaku kekerasan terhadap anak diberikan hukuman yang bisa membuatnya jera."

"Terutama terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan seksual pada anak," tutur Jaleswari mengutip pernyataan Jokowi.

“Perkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak (merupakan) tindakan yang sangat serius dan keji."

"Tindakan tersebut tidak bisa diterima oleh akal budi dan nurani kemanusiaan kita."

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved