Breaking News:

Berita Pati

Ada Kekosongan 570 Jabatan Perangkat Desa di Pati

Saat ini, di Kabupaten Pati terdapat 570 formasi perangkat desa yang mengalami kekosongan.

Tribun Jateng/ Mazka Hauzan Naufal
Bupati Pati Haryanto memberikan paparannya dalam forum Rapat Paripurna di Gedung DPRD Pati, Senin (11/10/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Saat ini, di Kabupaten Pati terdapat 570 formasi perangkat desa yang mengalami kekosongan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Pati Haryanto dalam forum Rapat Paripurna di Gedung DPRD Pati, Senin (11/10/2021).

“Ini berdasarkan hasil inventarisasi data perangkat desa sampai Juli 2021,” kata dia di hadapan para anggota dewan.

Haryanto mengatakan, kondisi ini membuat banyak kepala desa mengajukan permohonan pengisian perangkat.

Ia menambahkan, keberadaan perangkat desa merupakan kebutuhan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa yang optimal.

Kepala desa perlu didukung oleh perangkat desa yang memadai dan kompeten.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah daerah dipandang perlu untuk memfasilitasi pengisian perangkat desa pada 2022. Pada tahun 2021 tidak ada pengisian karena ada penyelenggaraan Pilkades,” papar dia.

Paparan tersebut merupakan jawaban Haryanto untuk menjawab pandangan umum Fraksi PDIP dalam forum rapat paripurna sebelumnya.

Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah menunda pengisian perangkat desa pada 2022. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk terlebih dahulu mendisiplinkan kinerja para perangkat desa yang saat ini aktif menjabat. Sebab, dari hasil inspeksi mendadak (Sidak), DPRD Pati masih menjumpai banyak perangkat desa yang melakukan pelanggaran disiplin.

Bupati Pati Haryanto menjelaskan, pihaknya telah berupaya mendisiplinkan aparatur pemerintahan desa, baik kepala desa maupun perangkat.

Terbaru, Pemkab Pati telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Pati nomor 56 tahun 2001 tentang Disiplin Kerja dan Etika Aparatur Pemerintah Desa di Lingkungan Pemkab Pati.

Substansi Perbup tersebut mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut.

Pertama, hari dan jam kerja aparatur pemerintahan desa sama seperti ASN di lingkungan Pemkab Pati. Kedua, kehadiran aparatur pemerintah desa dilakukan dengan penerapan presensi elektronik melalui identifikasi wajah. Ketiga, terdapat ketentuan cuti bagi aparatur pemerintah desa. Keempat, terdapat sanksi administratif berupa hukuman disiplin bagi aparatur pemerintah desa yang melanggar kewajiban, larangan, dan etika. (mzk)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved