Breaking News:

OJK Sinergikan Langkah Pemberantasan Pinjol Ilegal

OJK, BI, Kominfo, Kemenkop UKM, dan Polri harus menerapkan strategi yang lebih efektif, terstruktur, dan terarah untuk membasmi pinjol ilegal

Editor: Vito
Kontan/Muradi
ILUSTRASI - Fintech. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menyatakan, semua pihak harus bersama-sama membasmi pinjol ilegal karena kerap meresahkan masyarakat.

"Pinjaman online ilegal harus kita basmi bersama, karena pelaku pinjaman online ilegal membebani dan merugikan masyarakat," ujarnya, dalam jumpa pers Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberantasan Pinjol Ilegal, Jakarta, Jumat (20/8).

Pernyataan bersama pemberantasan pinjol ilegal dilakukan oleh OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Wimboh mengungkapkan, OJK telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas pinjol ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), termasuk menjalankan berbagai program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK.

Namun ke depan, menurut dia, OJK, BI, Kominfo, Kemenkop UKM, dan Polri harus menerapkan strategi yang lebih efektif, terstruktur, dan terarah untuk membasmi pinjol ilegal, yang diwujudkan bersama dalam pernyataan bersama tersebut.

Gubernur BI, Perry Warjiyo berujar, BI berkomitmen dan mendukung penuh setiap upaya dan langkah bersama untuk menjaga agar sektor keuangan dapat terus tumbuh secara sehat dan berkontribusi positif dan efektif terhadap pemulihan ekonomi.

"Dukungan penuh kami selaku otoritas di bidang sistem pembayaran antara lain menekankan penerapan aspek kehati-hatian oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) non-bank dalam menjalankan bisnisnya," paparnya.

"Kami juga memperkuat literasi keuangan dengan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran pinjaman online ilegal," tambahnya.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, aktivitas pinjol ilegal yang mengatasnamakan atau berkedok koperasi dapat memperburuk citra koperasi.

Kemenkop UKM pun telah bekerja sama dengan SWI untuk menghentikan aktivitas bisnis pinjol ilegal yang mengatasnamakan atau berkedok KSP. "Karena kita takut kepercayaan masyarakat akan koperasi menjadi hilang," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Tongam L Tobing mengatakan, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 121 financial technology (fintech) alias pinjol yang resmi terdaftar di OJK.

Jumlah ini telah menurun dari semula mencapai 150-an pinjol sejak 2016. "Pinjol legal itu hanya 121, itu yang terdaftar di OJK, lainnya (sisanya) ilegal. Ini turun dari dulu jumlahnya ada 150-an pinjol yang resmi di OJK atau legal," jelasnya.

"Tapi karena ada beberapa pinjol yang enggak bisa memenuhi persyaratan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di POJK 77/2016, mereka akhirnya menarik diri dan enggak terdaftar di OJK secara resmi," sambungnya. (Kompas.com/Elsa Catriana)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved