Breaking News:

Berita Jawa Tengah

Pemkab Kebumen Batasi Pendirian Swalayan di Kota Kebumen untuk Lindungi Pasar Rakyat

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto melarang pendirian swalayan atau minimarket di Kecamatan Kebumen. Ini demi menjaga keberlangsungan pasar rakyat yang ada

Penulis: khoirul muzaki | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/IWAN ARIFIANTO
Dua minimarket di Jalan Syuhada Raya, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Kota Semarang. 

TRIBUNBANYUMAS. COM, KEBUMEN - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto melarang pendirian swalayan atau minimarket di Kecamatan Kebumen.

Ini demi menjaga keberlangsungan pasar rakyat yang ada di wilayah Kecamatan Kebumen.

Menurut Bupati, keberadaan swalayan atau minimarket di Kecamatan Kebumen sudah cukup banyak, sehingga perlu dibatasi melalui Peraturan Daerah (Perda).

Dengan aturan ini, Arif ingin ekonomi kerakyatan di Kebumen tetap terjaga. 

Baca juga: Dinas Perdagangan Kota Semarang Imbau Pedagang Segera Tempati Lapak di Johar

Baca juga: Berikut Ini Merek dan Plat Nomor 8 Mobil yang Dibawa Kabur Wanita Kendal, Ditangkap di Pekalongan

Baca juga: Bupati Kendal Sambut Baik Program Mageri Segoro Tanam Mangrove Polda Jateng

Baca juga: Kandang Ayam di Jumantono Ludes Terbakar Gara-gara Bakar Barongan, Tapi Ditinggal Pergi

"Pasar rakyat ini adalah penggerak utama dari ekonomi kerakyataan. Karena itu ini harus kita lindungi melalui Perda," ujarnya, Rabu (13/10/2021). 

Bupati menyebut saat ini ada 25 toko swalayan di Kecamatan Kebumen dari idealnya hanya 10 toko. 

Pemkab Kebumen, kata dia, tidak akan menutup izin toko swalayan yang sudah terlanjur berdiri di Kecamatan Kebumen. 

Hanya pihaknya tidak akan memberi izin pembukaan toko swalayan baru. 

Arif pun telah menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Rapat Paripurna DPRD Kebumen, Senin (11/10/2021) lalu. 

Dalam Raperda itu, kata Bupati juga diatur mengenai pendirian swalayan atau minimarket di luar Kecamatan Kebumen. 

Izin pendirian toko masih boleh dikeluarkan di luar kota Kebumen, namun tetap mempertimbangkan jarak.

Artinya, swalayan yang dibangun jaraknya harus jauh dari pasar rakyat. 

"Artinya swalayan atau minimarket jaraknya harus jauh dari pasar rakyat. Misalnya 2 atau sampai 3 KM," tuturnya.

Bupati menegaskan,  dalam Permendag Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemkab sepenuhnya diberi kewenangan untuk mengatur dan menata pusat perbelanjaan dan toko swalayan di wilayahnya.

Baca juga: Hendi Kenang Jasa KRMT Wongsonegoro untuk Kota Semarang

Baca juga: Pemuda Kebumen Nekat Tiduran di Rel Jl Layur Semarang, Hendak Bunuh Diri Akibat Diputus PL Mberok

Baca juga: Ibunda Nagita Slavina Beri Hadiah Apartemen untuk Masing-masing Cucu

Kebijakan itu tentunya dengan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keterkaitannya dengan keberadaan pasar rakyat, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya UMKM lokal. (*)
 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved