Breaking News:

Berita Semarang

Cerdas Berinvestasi Properti, Izin Lingkungan Menjadi Jantung Perizinan di Indonesia

DLHK Provinsi Jateng beri penekanan, agar pengusaha properti bisa berdampingan dengan kelestarian lingkungan.

Penulis: budi susanto | Editor: moh anhar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng beri penekanan, agar pengusaha properti bisa berdampingan dengan kelestarian lingkungan.

Hal tersebut juga tertuang dalam PP nomor 22 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penegasan itu diutarakan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng, Widi Hartanto, dalam acara Tribun Focus bertema Cerdas Berinvestasi Properti di Masa Pandemi, yang digelar secara virtual, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Ada Sebutan Banteng-Celeng di Internal PDIP Jateng, Rudy: Bambang Pacul Tak Pakai Logika Berpikir

Baca juga: Wali Kota Solo dan Bogor Ketemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ini yang Dibicarakan

Baca juga: Rudy Ketua DPC PDIP Solo: Saya Justru Sangat Mendukung Teman-teman yang Disebut Celeng

Menurutnya, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) menjadi kunci dalam hal investasi.

“Karena UKL UPL merupakan upaya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab, atau kegiatan yang diwajibkan melakukan AMDAL,” katanya.

Ia menerangkan persyaratan perizinan berusaha di bidang properti, mekanismenya mengacu pada persetujuan lingkungan, dan sudah diatur sesuai PP nomor 22 tahun 2021.

“Persetujuan lingkungan menjadi jantung dari sistem perizinan di Indonesia. Karena sebelum ada izin usaha, izin lingkungan wajib dipenuhi terlebih dahulu,” ujarnya.

Dituturkannya, persetujuan lingkungan yang termuat dalam perizinan berusaha merupakan instrumen utama, sebagai bentuk penurunan pencemaran beban lingkungan dan laju kerusakan lingkungan, serta pengawasan lingkungan.

“Hal itu harus dipahami oleh para pengembang, jadi saat para developer telah mendapatkan persetujuan lingkungan, perawatan dan pengawasan untuk kelestarian harus juga dilaksanakan,” paparnya.

Ia menerangkan, persetujuan lingkungan berisi kewajiban mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di tempat pengembangan properti. Hal itu menjadi kontrol agar lingkungan tidak rusak dan bisnis bisa berjalan imbang dengan kelestarian lingkungan.

“Karena tak jarang izin lingkungan hanya dianggap formalitas saja, namun kewajiban-kewajiban tidak pernah dilaksanakan,” imbuhnya.

Selain UKL UPL, Ia juga menyinggung mengenai stigma proses perizinan lingkungan yang dianggap memperlambat investasi,

“Hal itu salah, justru jika prosesnya dilakukan dengan benar maka izin akan keluar cepat dan membantu mengungkit investasi,” kata Widi.

Widi juga mengatakan, jika pengembang kesulitan membuat izin lingkungan untuk mengembangkan investasi properti bisa melakukan konsultasi ke Pemprov.

Baca juga: Lapor Cepat, Temu Cepat Menjadi Langkah Antisipasi Polda Jateng Menghadapi Gelombang 3 Covid 19

Baca juga: Berdiri di Lahan Orang Lain, Rumah di Kampung Karangjangkang Simongan Semarang Digempur Satpol PP

Baca juga: Progres Bisnis Properti di Tengah Pandemi Masih Positif, Bambang: Harusnya Perbankan Juga Mendukung

“Jika para pengembang masih kesulitan, bisa berkonsultasi dengan DLH setempat, atau ke kami. Karena kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk konsultasi tersebut,” terang Widi.

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved