Breaking News:

Tribun Focus

Fokus Keseragaman Regulasi Jadi Penunjang Pertumbuhan Investasi Sektor Properti Jateng

Jaka Wahyana satu di antara Praktisi Bisnis Properti di Jateng, angkat suara.

Penulis: budi susanto | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Budi Susanto
Jaka Wahyana Praktisi Properti saat mengikuti acara Tribun Focus yang digelar secara virtual, Kamis (13/10/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Jaka Wahyana satu di antara Praktisi Bisnis Properti di Jateng, angkat suara mengenai kendala yang dihadapi dalam hal pengembangan investasi bidang properti di Jateng.

Menurutnya, diperlukan ada keseragaman persepsi, lantaran dalam perubahan undang-undang Cipta Kerja, di mana 79 poin mengalami perubahan dan banyak menimbulkan ketidak selarasan dalam hal regulasi.

Ia juga menyoroti beberapa kasus yang sempat dialami para developer properti karena adanya perbedaan pandangan terkait otoritas perizinan.

”Untuk itu wajib ada kesamaan pandangan baik dari pengusaha di bidang properti dengan pemerintah yang mengeluarkan perizinan. Berkaca pada beberapa kasus, perbedaan pandangan terkait otoritas perizinan acapkali dialami para investor,” katanya saat mengikuti acara Tribun Fokus bertema Cerdas Berinvestasi Properti di Masa Pandemi, yang digelar secara virtual, Kamis (14/10/2021).

Jaka memberikan gambaran menyoal permasalah pandangan terkait otoritas perizinan tersebut. Misalnya, perizinan untuk pembangunan realestate harus minta izin ke pemerintah pusat, hal itu membuat perkembangan bisnis properti tertahan.

“Bahkan kasus tersebut terjadi di salah satu kota di Jateng, yang mengakibatkan pengembang bersurat ke kementerian untuk kemudian diserahkan ke Pemda setempat. Kondisi tersebut tentunya membuat waktu semakin panjang, di tengah program kecepatan perizinan yang selalu didengungkan pemerintah,” ucapnya.

Ia mengatakan, perbedaan pandangan itu harus diseragamkan terlebih dahulu, khususnya mengenai perizinan dan kewenangan untuk mempermudah masuknya investasi di bidang properti ke Jateng.

“Namun saya sepakat menyoal perizinan lingkungan dan perawatan, hal itu memang menjadi kewajiban para pengembang. Karena jika diabaikan akan menimbulkan masalah yang cukup banyak dan menghambat laju pertumbuhan di bidang properti,” ungkapnya.

Jaka menuturkan, yang dibutuhkan oleh pengembang atau investor properti adalah kepastian persyaratan, serta waktu keluarnya perizinan.

“Dua hal itu menjadi krusial, jadi dokumen dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin harus diperjelas oleh pemerintah,” kata Jaka.

Singkronisasi regulasi dari berbagai bidang menurutnya juga wajib dilakukan, supaya iklim investasi terus bertumbuh.

“Misalnya dalam Kalsifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 41011 yang ada dalam peraturan Kementerian LH, di situ disebutkan Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sampai luasan tiga hektar, namun di Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 sampai 5 hektar. Hal-hal tersebut saya rasa perlu disingkronkan. Jika tidak, akan menimbulkan ke tidak pastikan di lapangan untuk para pengembang,” imbuhnya.

Jaka menambahkan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga wajib ditata di tengah era digitalisasi.

“Memang beberapa daerah sudah ada RDTR namun tidak masuk digital. Alhasi untuk melakukan pengecekan harus datang ke lokasi maupun ke dinas terkait, tentunya akan memakan waktu lama karena harus menjalani proses manual,” tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved