Breaking News:

Berita Purbalingga

Pemkab dan DPRD Purbalingga Sepakati KUA PPAS TA 2022

Pemkab bersama DPRD Purbalingga melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: sujarwo
Ist./Humas Pemkab Purbalingga
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dan Persetujuan Bersama terhadap Tiga Raperda, Jumat (15/10/2021) di Ruang Sidang DPRD Purbalingga. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga bersama DPRD Purbalingga melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Selain itu ada pula penandatanganan Pe

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dan Persetujuan Bersama terhadap Tiga Raperda, Jumat (15/10/2021) di Ruang Sidang DPRD Purbalingga.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dan Persetujuan Bersama terhadap Tiga Raperda, Jumat (15/10/2021) di Ruang Sidang DPRD Purbalingga. (Ist./Humas Pemkab Purbalingga)

rsetujuan Bersama terhadap Tiga Raperda yang dilaksanakan, Jumat (15/10/2021) di Ruang Sidang DPRD Purbalingga.

KUA PPAS ini akan menjadi acuan bersama dalam penyusunan RAPBD tahun 2022.

Laporan Badan Anggaran (Banggar) tentang hasil pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022, tidak dibacakan namun hanya diserahkan oleh Drs Mugo Waluyo mewakili Banggar DPRD kepada pimpinan rapat HR Bambang Irawan SH.

Sementara itu Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, penghargaan yang tinggi kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang terhormat.

Khususnya kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD, yang telah tekun melakukan penelaahan dan pembahasan secara mendalam terhadap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022.

Setelah dikirimkannya Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022, Kemenkeu mengeluarkan surat nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal penyampaian rincian alokasi TKDD Tahun 2022 yang besarannya berbeda dengan asumsi KUA-PPAS yang telah dikirim.

Serta terdapat perubahan annual work plan (awp) hibah upland yang menyebabkan penggeseran rencana kerja yang semula di Tahun 2021 sebagian digeser Tahun 2022.

Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap KUA-PPAS baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved