Breaking News:

WTP

Pemkab Batang Lima Kali Berturut-turut Raih Perhargaan WTP

Pemkab Batang kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut.

Penulis: dina indriani | Editor: Daniel Ari Purnomo
Diskominfo Batang 
Bupati Batang Wihaji saat menerima penghargaan oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah di Aula Bupati, Kabupaten Batang, Senin (18/10/2021). 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pemkab Batang kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Piagam penghargaan diberikan oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah di Aula Bupati, Kabupaten Batang, Senin (18/10/2021).

Pemkab Batang sudah lima kali berturut-turut meraih penghargaan WTP, yakni pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.

Bupati Batang Wihaji mengatakan,  bersama Wakil Bupati Batang mempunyai kewajiban untuk diperiksa dalam mengelola keuangan Pemkab Batang.

Hal ini bukan yang baru, tetapi baginua penting untuk memberikan pembelajaran sekaligus pendidikan bahwa tata kelola keuangan menjadi salah satu yang urgent dan harus dipertanggung jawabkan. 

"Saya ingin dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bagian dari subsentitas diperiksa yang berdasarkan perundang-undangan," ujatnya.

Lebih lanjut, dikatakannya perolehan pernghargaan WTP bisa lebih memicu kinerja yang lebih baik.

“Semangat kita mendapatkan penghargaan WTP ini semoga sebagai pemicu agar bekerja lebih baik lagi, tentu tidak cukup hanya itu pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ke depannya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jateng Midden Sihombing mengatakan penyerahan piagam WTP memang membanggakan, tetapi setiap prestasi kita harus move on dan tidak puas atas hasil ini saja untuk Pemkab Batang.

“Karena itu saya mengajak Pemkab Batang melakukan perkembangan fisik dana desa di Kabupaten Batang seperti apa dengan tujuan tidak memikirkan tahun 2021 ini, tetapi harus memikirkan tahun depan ingin mengerjakan apa,” tuturnya.

Kabupaten Batang, lanjut dia, tahun 2021 menerima dana hak fisik sebesar Rp 109,5 Miliar dari dana sebesar itu Rp 98 miliar yang jadi kontrak berarti ada sekitar Rp 11 miliar tidak terburu dikontrak. 

"Dilaporan semua itu kita sudah laporkan sebesar Rp 62 Miliar sudah kita cairkan daerah, namun baru sebesar Rp 21 Miliar yang dibayarkan kepada kontraktor yang menjadikan kisaran angkanya meleset," ujarnya

Dia berharap, tahun depan ada evaluasi dari Pemkab Batang terkait kontrak dan pembayarannya angkanya tepat dengan dibuatkan Standard Operating Procedure (SOP) supaya tidak ada terjadi kontrak sampai diupload di atas 100 hari agar kontraktor penghasilannya semakin bagus. (din)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved