Opini

OPINI Moh Aris : Antara Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

DEFINISI UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan

Istimewa
Ilustrasi: Petani tembakau. 

Oleh Moh. Aris

Ketua Umum Ikatan Produsen Benih

DEFINISI UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Flash back dari krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang diikuti dengan gejolak politik yang melahirkan suatu periode reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia secara fundamental sebenarnya dimulai dari krisis harga beras yang meroket yang menjelma menjadi krisis multidimensional yang sangat membahayakan stabilitas ekonomi serta politik.

Dari kondisi ini sepanjang sejarah pertumbuhan sebuah negara yang bernama NKRI, stabilisasi pangan menjadi issu politik yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai elemen bangsa baik pendukung pemerintah maupun yang kontra.

Namun dari hingar bingar issu ketahanan pangan nasional tersebut ada satu elemen bangsa ini yang kerap dilupakan dan hanya menjadi pelengkap penderita dari kampanye politik lima tahunan yaitu pelaku utama penyokong ketahanan pangan yaitu petani.

Tokoh-tokoh revolusioner di banyak negara memiliki pandangan tentang petani yang bermacam-macam, ambil contoh Che Guevara : Petani itu adalah seorang yang berkeyakinan baik, orang yang bermoral tinggi, dan memiliki cinta kepada kebebasan yang kokoh.

Petani Adalah Sebuah Singkatan, Ini Kepanjangannya. ... Bung Karno-lah yang menyebutnya sebagai Penjaga Tatanan Negara Indonesia (Petani). Hal itu disampaikan Bung Karno pada tahun 1952. Bung Karno melihat pentingnya petani sebagai penjaga ketahanan pangan.

Lepas sebagai sebuah komoditas politik, dari titik ini ada hubungan fundamental tentang mana yang lebih dulu mewujudkan ketahanan pangan atau mewujudkan kesejahteraan petani. Hubungan yang rumit ini ibarat membahas lebih dulu mana antara ayam atau telur. Kebijakan pemerintah berikut termasuk yang perlu ditata kembali dalam rangka mensingkronisasi antara ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Subsidi

Sarana produksi adalah bahan/sarana yang digunakan sebagai input dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Jenis sarana produksi meliputi benih, bibit/induk, pupuk, obat-obatan/pestisida (SIRUSA BPS). Selama ini pemerintah banyak melakukan subsidi terhadap sarana produksi pertanian terutama untuk food crops (tanaman pangan).

Subsidi yang sering dilakukan di sektor benih dan pupuk. Carut marut sistim subsidi benih yang telah menumbangkan BUMN Perbenihan (PT. Sang Hyang Seri Persero dan PT.PERTANI), jika tidak dikatakan tumbang mungkin bahasa yang cocok adalah hidup segan mati tak mau, karena jika memakai prinsip hidup perusahaan swasta, maka kondisi yang salah urus tersebut secara riil pasti telah membuat usaha bangkrut atau kolaps.

Ketika subsidi benih itu diambil alih oleh swasta pun secara keberpihakan pada sistim hanya untuk menjaga supaya ketahanan pangan dari sisi produksi per satuan luas terpenuhi. Namun dari sisi kesejhateraan petani masih jauh panggang daripada api, karena sering saatnya panen , manajemen keberpihakan terhadap nasib petani hamper tidak ada. Sarana produksi dipenuhi, namun hasil produksi diserahkan penuh pada mekanisme pasar.

Bahkan pada saat-saat tertentu pemerintah turut andil dalam memperburuk nasib petani dengan membuka kran impor di saat panen raya (kasus cabe, gula, bawang, dll). Pun subsidi yang terkait dengan saprodi yang lain yaitu pupuk.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved