Breaking News:

Berita Pati

Polemik Penertiban Tempat Karaoke di Pati: Aliansi LSM Vs Aliansi Tokoh Agama

Pemerintah Kabupaten Pati belakangan ini gencar menertibkan karaoke ilegal dan tempat prostitusi.

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: galih permadi
TRIBUNJATENG.COM/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Para ulama dan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Organisasi Sosial Keagamaan (Forsika) Kabupaten Pati menyatakan dukungan terhadap kebijakan Pemkab Pati menertibkan tempat karaoke dan prostitusi, Rabu (20/10/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pemerintah Kabupaten Pati belakangan ini gencar menertibkan karaoke ilegal dan tempat prostitusi.

Pertengahan Juli 2021 lalu, Pemkab Pati bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) memutus aliran listrik di 49 tempat hiburan karaoke. Jumlah tersebut juga meliputi tempat karaoke yang berizin.

Langkah ini diambil Pemkab Pati juga dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 selama adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Diwawancarai pada Kamis (16/9/2021) lalu, Bupati Pati Haryanto menegaskan bahwa aliran listrik akan kembali dinyalakan jika PPKM berakhir.

Selain itu, tempat-tempat karaoke ilegal juga diminta terlebih dahulu melengkapi perizinan usaha sesuai regulasi yang berlaku.

Langkah tersebut ternyata mendapat perlawanan dari sejumlah tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Kabupaten Pati.

12 Oktober lalu, mereka menerbitkan surat pengaduan yang ditujukan pada sejumlah pemimpin lembaga tinggi negara. Yang cukup mengagetkan, surat itu juga berstempelkan pondok pesanten yang bertempat di Kecamatan Gembong, yakni Pondok Pesantren Modiwongso.

Mereka memprotes kebijakan Pemkab Pati memutus aliran listrik di 49 tempat karaoke.

Menurut Gerak, pemilik usaha, negara, dan masyarakat dirugikan akibat kebijakan ini. Disebutkan dalam surat mereka, kerugian yang dialami pemilik usaha akibat pemutusan aliran listrik mencapai Rp 29,4 miliar. 

“Selain tempat usaha, 49 lokasi tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal. Penghuni merasa terintimidasi dan mengungsikan diri karena kebijakan pemutusan aliran listrik juga diiringi pendudukan sekelompok orang berseragam (aparat keamanan),” bunyi salah satu poin dalam surat.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved