Breaking News:

Bisnis Frozen Food Naik 50% Lebih selama Pandemi

saat ini banyak pelaku bisnis UMKM menjual makanan beku, dengan pertumbuhan pasar di masa pandemi lebih dari 50 persen.

Editor: Vito
Istimewa
Ilustrasi makanan beku atau frozen food. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Langkah aparat Kepolisian yang sempat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah pelaku UMKM di bidang makanan beku atau frozen food di Jakarta menuai keresahan.

Terlebih, hal itu dilakukan di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan tingginya pertumbuhan aktivitas usaha itu sebagai bagian dari inovasi bisnis akibat dampak pandemi.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun mengatakan, saat ini banyak pelaku bisnis UMKM menjual makanan beku. Namun, ia mengaku tidak memiliki data pasti mengenai jumlahnya.

Meski demikian, ia memperkirakan pertumbuhan pasar makanan beku di masa pandemi lebih dari 50 persen sepanjang masa pandemi. "Kami tidak memiliki datanya, namun kenaikannya mungkin ada di atas 50 persen," katanya, saat dihubungi oleh Kontan, Kamis (21/10).

Ikhsan pun menyoroti lebarnya jarak koordinasi antara pemerintah dengan Kepolisian terkait dengan izin edar makanan beku, sehingga berbuah penangkapan pelaku bisnis UMKM oleh polisi. Kejadian yang sempat menghebohkan sosial media tersebut, dinilai sangat berlebihan.

Ia berujar, kalau ada sinkronisasi atau harmonisasi antara pemerintah dengan para penegak hukum atau polisi, pelaku UMKM tersebut tidak perlu menjalani pemeriksaan yang berlebihan.

Selain itu, Ikhsan juga menilai pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara merata kepada pelaku UMKM terkait dengan pentingnya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

"Jika ada sosialisasi izin edar, hal itu dilakukan kepada para pelaku UMKM yang itu-itu saja. Padahal UMKM banyak. Jadi kami berpikir sosialisasi tersebut hanya formalitas saja. Padahal sosialisasi juga bisa dilakukan lewat media sosial, kalau aturannya jelas," sambungnya.

Karena sosialisasi belum jelas mengenai makanan beku, Ikhsan menyatakan, pihaknya juga belum lakukan edukasi mendalam terhadap pelaku UMKM yang dinaunginya, sebab tidak ingin membebani mereka.

Ia menambahkan, pemerintah melalui BPOM perlu memandang penting bahwa makanan beku tidak memerlukan PIRT. Sebab dalam jenis tertentu, makanan masih aman dan sehat dikonsumsi, bahkan di atas 6 bulan dan 1 tahun.

"Namanya frozen, jadi enggak perlu ada PIRT. Apalagi izin dari pemerintah itu pasti lama, sedangkan orang kan harus melakukan langkah-langkah penjualan dan menjajakan dagangannya," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki telah turun tangan menanggapi maraknya pelaku UMKM di bidang makanan beku dipanggil Kepolisian, karena diklaim tidak memiliki perizinan usaha dan edar di bisnis itu.

Dalam hal ini, Kemenkop-UKM sudah mengadakan pertemuan dengan Kepolisian pada 18 Oktober 2021 lalu. Hasilnya, Kemenkop-UKM dan Polri telah meneken nota kesepahaman yang isinya mengupayakan pembinaan kepada UMKM ketimbang penangkapan UMKM dalam menjalankan usahanya, termasuk di bidang makanan beku atau frozen food.

Teten mengungkapkan, kedua belah pihak segera menyusun perjanjian kerja sama antara Bareskrim Mabes Polri dengan Unit Kerja Teknis di Kemenkop-UKM membuat sosialisasi izin yang dibutuhkan UMKM dalam berusaha, termasuk bidang makanan beku atau frozen food. Hal itu supaya masyarakat tidak sembarangan, dan bisa menghindari oknum polisi yang nakal.

Kemenkop-UKM, sebut Teten, akan membawa persoalan pelaku usaha frozen food itu dalam rapat terbatas dengan Presiden yang dihadiri Polri dan BPOM. Harapannya, bisa terwujud mana pelaku usaha yang bisa mendapat sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan mana yang tidak. (Kontan.co.id/Amalia Nur Fitri)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved