Breaking News:

Berita Pekalongan

BPKH Gelar Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar diseminasi pengawasan haji untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana haji

Dok Humas BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar diseminasi pengawasan haji untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana haji, di Hotel Santika Pekalongan, Kamis (21/10/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar diseminasi pengawasan haji untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana haji, di Hotel Santika Pekalongan, Kamis (21/10/2021).

Acara ini bertema 'Pengawasan Pengelolaan Keuangan Haji di Era Pandemi Covid-19' itu dihadiri anggota dewan pengawas BPKH Moh Hatta, anggota Komisi VIII DPR MF Nurhuda Yusro, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan Kasiman Mahmud Desky, dan Dekan FUAD IAIN Pekalongan Sam'ani.

Anggota dewan pengawas BPKH Moh.Hatta dalam acara diseminasi mengatakan, bahwa tugas, fungsi dan wewenang dewan pengawas adalah mengawasi pengelolaan keuangan haji di BPKH.

Menurutnya, pencapaian kinerja BPKH di era pandemi Covid-19 tetap terjaga dengan baik dan dapat dilihat dari dana kelolaan haji.

"Nilai manfaat terus meningkat serta melebihi target yang ditetapkan. Nilai manfaat dapat dicek di https://va.bpkh.go.id," kata anggota dewan pengawas BPKH Moh.Hatta saat rilis yang diterima Tribunjateng.com.

Walaupun begitu, isu sustainabilitas keuangan haji yang timbul akibat kebijakan pemberian subsidi biaya haji kepada jemaah haji yang akan berangkat, diharapkan menjadi perhatian seluruh stakeholders perhajian di Indonesia dalam mewujudkan sistem perhajian yang lebih berkeadilan dan sesuai prinsip syariah.

"Sebagai bukti akuntabilitas keuangan pengelolaan keuangan haji yang teruji, BPKH memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BPKH dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 3 tahun berturut-turut, dan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Moh Hatta juga mengingatkan pentingnya, membangkitkan kesadaran haji muda agar jemaah haji dapat menjalankan ibadah dalam kondisi fisik yang masih kuat. Sehingga ibadah dapat lebih maksimal.

Kemudian, terkait isu hoaks yang sempat beredar di masyarakat terkait pengelolaan dana haji seperti penggunaan haji untuk infrastruktur dan pembatalan haji karena alasan keuangan.

"Sudah dipastikan hal itu tidak benar, maka BPKH meminta publik untuk bertabayun langsung ke lembaga tersebut, atau mendapatkan informasi yang kredibel melalui website BPKH dan kanal media sosial resmi BPKH agar tidak termakan informasi yang menyesatkan," jelasnya.

Pihaknya menambahkan, BPKH memastikan dana haji yang disetorkan oleh caloh jamaah haji Indonesia, dikelola dengan baik, profesional, aman, dan sesuai syariat.

Sementara anggota Komisi VIII DPR MF Nurhuda Yusro menegaskan, DPR bekerja secara ketat mengawasi pengelolaan keuangan haji oleh BPKH.

"Pengawasan yang dilakukan Komisi VIII DPR bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan haji," kata Nurhuda. (*)

Baca juga: Bagaimana Cara Cek dan Memperoleh Sertifikat Vaksin?

Baca juga: Apakah Calon Penumpang Pesawat masih Wajib PCR?

Baca juga: 35 Ponpes di Pekalongan akan Fogging Disinfektan

Baca juga: Banting Setir, Atlet Bulutangkis Jadi Pemilik Warung Gongso yang Mendulang Sukses

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved