Breaking News:

Berita Kudus

Susah Merealisasikan Program, Bupati Kudus Hartopo Ingin PMK 206 Tentang Dana Cukai Dicabut

Bupati Kudus HM Hartopo berharap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 dicabut atau diubah peruntukannya.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI
Bupati Kudus HM Hartopo 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bupati Kudus HM Hartopo berharap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dicabut atau diubah peruntukannya. Sebab, pihaknya susah melakukan penyerapan anggaran yang bersumber dari dana tersebut.

Jika mengacu pada peraturan tersebut, maka penggunaan DBHCHT diprioritaskan pada tiga hal. Yakni untuk kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan untuk kesehatan.

Akhirnya, alokasi anggaran yang semula diperuntukkan infrastruktur dari dana cukai batal.

"Ini jadi keprihatinan kami, karena yang kami prihatinkan anggaran rutin di PUPR Rp 15 miliar mau tidak mau tidak bisa kami gunakan di sana. Artinya kita cabut balik lagi. Dan Kudus ada langganan rutin masalah bencana. Jalan rusak itu pasti. Kemarin tidak bisa karena anggaran PUPR sama sekali tidak ada," kata Hartopo, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Jumlah Siswa Positif Covid-19 di Solo Bertambah, Wali Kota Gibran: Tenang Saja 

Baca juga: Sinergi Tanggap Bencana, Aplikasi Sirita Permudahkan Evakuasi Peringatan Dini Tsunami di Cilacap

Baca juga: Daftar Kepangkatan dan Kecabangan TNI Angkatan Darat, Apa Cabang yang Paling Diminati?

Hartopo mengatakan, pihaknya telah mengadukan masalah ini ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dia meminta peruntukan dana cukai diubah atau PMK 206 dicabut d8ganti PMK Nomor 7. Dari situ pihaknya mendapat jawaban, jika aturan tersebut tidak bisa diubah saat ini.

"Katanya nanti pada 2022 akan diusahakan PMK 206 akan dicabut atau peruntukannya yang diubah. Itu saja. Bisa lebih fleksibel," kata Hartopo.

Hartopo melanjutkan, alokasi DBHCHT di Kudus sebanyak 225 miliar itu separuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Lantas, agar masyarakat paham terkait alokasi penggunaan dana tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved